Transparansi Plafon Kartu Kredit Daerah Kota Bogor Capai Rp15 Miliar

RRI.CO.ID, Bogor - Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam mendukung kinerja perangkat daerah. Pemanfaatan fasilitas tersebut diharapkan tetap mengikuti aturan serta perencanaan yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kredit fasilitas KKPD antara perangkat daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 dengan Bank BJB, Rabu 1 April 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien.

“Jika disalahgunakan akan ada peringatan dan sanksi. Intinya, KKPD merupakan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam transaksi untuk mendukung pelayanan perangkat daerah. Karena itu, jangan disalahgunakan,” kata Denny Mulyadi.

Ia menjelaskan bahwa implementasi KKPD di Kota Bogor terus mengalami penyempurnaan sejak pertama kali diterapkan. Evaluasi berkala dilakukan agar penggunaan kartu tersebut semakin efektif dan akuntabel.

Denny juga menegaskan bahwa setiap transaksi melalui KKPD harus dipertanggungjawabkan secara real time. Selain itu, terdapat batas waktu pembayaran setiap akhir bulan sebelum dilakukan pengisian kembali atau top up oleh bendahara.

“Jangan ada yang main-main dengan KKPD. Apalagi sampai tergiur, karena pasti akan terdeteksi dan konsekuensi pemeriksaannya berat serta merugikan diri sendiri,” tegasnya. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan.

Kepala BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menyampaikan bahwa penggunaan KKPD saat ini telah mencakup 49 perangkat daerah yang difasilitasi oleh Bank BJB. Ia berharap pemanfaatan KKPD dapat terus dioptimalkan hingga mencapai 40 persen dari anggaran persediaan, sementara pihak Bank BJB juga menyiapkan plafon sebesar Rp15 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung implementasi tersebut.