RRI.CO.ID, Bogor- Pemerintah Kota Bogor tengah menyiapkan perubahan besar dalam pengelolaan parkir di badan jalan atau on street. Kebijakan ini muncul sebagai upaya meningkatkan efektivitas sistem sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari sektor parkir yang selama ini dinilai belum maksimal.

Dalam skema baru tersebut, peran juru parkir (jukir) yang selama ini menjadi ujung tombak pengelolaan akan mengalami pergeseran. Pemerintah berencana menggandeng pihak ketiga atau perusahaan profesional untuk mengelola parkir secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kebocoran pendapatan serta meningkatkan transparansi.

Wali Kota Dedie A Rachim menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai bahwa sistem lama yang masih mengandalkan pengelolaan manual belum mampu memberikan hasil optimal bagi kas daerah.

Menurutnya, sistem parkir ke depan akan dikelola oleh satu perusahaan yang telah menjalin kontrak resmi dengan pemerintah kota. Dengan begitu, seluruh proses, mulai dari penarikan retribusi hingga pelaporan, dapat dilakukan secara lebih profesional dan akuntabel.

Data yang ada menunjukkan bahwa pendapatan parkir on street di Kota Bogor masih berada di kisaran Rp2–3 miliar per tahun. Angka tersebut dinilai cukup jauh dari potensi sebenarnya, mengingat tingginya aktivitas kendaraan di kawasan perkotaan yang padat.

Sebagai perbandingan, Pemerintah Kota Bogor melihat keberhasilan sistem serupa di Malang. Kota tersebut mampu menghasilkan pendapatan parkir hingga Rp11–15 miliar per tahun melalui pengelolaan yang lebih modern dan terstruktur, sehingga menjadi referensi dalam perumusan kebijakan baru ini.

Perubahan sistem parkir ini tentu akan membawa dampak, baik bagi masyarakat pengguna maupun para jukir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Pemerintah diharapkan dapat memastikan proses transisi berjalan adil, transparan, serta tetap memperhatikan aspek sosial bagi para pekerja terdampak.