RRI.CO.ID, Bogor– Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami penghentian sementara atau suspend di seluruh wilayah Indonesia mengalami sedikit penurunan hingga Selasa, 25 Maret 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam pelaksanaan program di lapangan.

Dikutip dari laman resmi BGN, penurunan jumlah SPPG yang disuspend tersebut merupakan hasil dari evaluasi dan pembinaan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas layanan, pemenuhan standar operasional, serta penguatan pengawasan di berbagai daerah.

“Kami mencatat adanya penurunan jumlah SPPG yang disuspend per 25 Maret 2026. Hal ini menjadi indikator bahwa perbaikan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif. Namun demikian, pengawasan tetap akan diperketat untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.” ujar Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang.

BGN menegaskan bahwa langkah suspend dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu. SPPG yang belum memenuhi ketentuan akan dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Penangguhan operasional ini bukan sanksi saja, tapi ini merupakan bagian dari proses pembinaan agar layanan gizi dapat berjalan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Kami ingin memastikan setiap SPPG memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong perbaikan di tingkat daerah melalui pendampingan teknis dan koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan agar seluruh SPPG dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk dapat mempercepat perbaikan SPPG yang masih di suspend. Target kami adalah seluruh layanan dapat kembali berjalan normal dengan standar yang lebih baik dan merata.” ucapnya.

BGN berharap tren penurunan ini dapat terus berlanjut seiring dengan komitmen semua pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan gizi di Indonesia. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung dan mengawasi pelaksanaan program tersebut.