Tahapan APBD Perubahan 2026 Dimulai, Pemkab Kaur dan DPRD Tandatangani KUA-PPAS

RRI.CO.ID, Bintuhan – Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kaur dengan DPRD Kabupaten Kaur terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaur, Senin, 31 Agustus 2026.

Dalam rapat paripurna tersebut, Abdul Hamid hadir mewakili Bupati Kaur untuk bersama-sama mengikuti pembahasan dan penandatanganan nota kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

"Pada hari ini Alhamdulillah kami mewakili Bupati Kaur menghadiri rapat paripurna di DPRD Kaur terkait KUA-PPAS anggaran perubahan Tahun 2026. Kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan kebijakan anggaran perubahan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kaur bersama DPRD,"ujarnya.

Abdul Hamid menjelaskan, rapat paripurna yang dilaksanakan tersebut baru sampai pada tahap penandatanganan nota kesepakatan bersama terkait KUA-PPAS. Nota kesepakatan itu nantinya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran untuk APBD Perubahan Kabupaten Kaur Tahun 2026.

Ia menambahkan, setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, Pemerintah Kabupaten Kaur akan menyiapkan dan menyampaikan dokumen rancangan perubahan APBD kepada DPRD Kaur untuk dibahas lebih lanjut. Tahapan tersebut diperlukan sebelum rancangan APBD Perubahan dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Terkait sejumlah program dan kegiatan yang akan masuk dalam APBD Perubahan 2026, Abdul Hamid mengatakan secara garis besar terdapat beberapa item yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Namun, kami menegaskan rincian tersebut belum dapat disampaikan kepada masyarakat karena masih dalam tahap rancangan dan pembahasan bersama DPRD," katanya.

Menurutnya, penyampaian rincian anggaran secara lebih lengkap akan dilakukan setelah seluruh tahapan pembahasan selesai dan mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kaur. Pemerintah daerah, kata dia, akan menyampaikan informasi mengenai perubahan anggaran tersebut secara terbuka setelah rancangan APBD Perubahan disetujui.

Abdul Hamid berharap proses pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Ia juga mengharapkan adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kaur dan DPRD agar kebijakan anggaran yang disepakati dapat mendukung kebutuhan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat