RRI.CO.ID, Bengkulu – Aksi unjuk rasa yang digelar Ormas Gerakan Perjuangan Pemuda Bengkulu (GPPB) berlangsung di Kantor DPRD Kota Bengkulu, Senin 04 Mei 2026. Sekitar 40 orang massa turun menyuarakan aspirasi terkait pengelolaan retribusi parkir yang dinilai merugikan juru parkir.

Aksi dipimpin oleh Mekyrio selaku penanggung jawab dan koordinator lapangan. Massa sebelumnya berkumpul di Stadion Semarak Sawah Lebar sebelum bergerak menuju Kantor DPRD dengan membawa spanduk dan alat peraga.

Dalam aksinya, peserta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Bengkulu. Mereka meminta agar pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum dikembalikan kepada Dinas Perhubungan serta dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada.

Koordinator aksi Mekyrio dalam orasinya menegaskan bahwa para juru parkir menginginkan perlakuan yang adil. “Selama ini hak kami tidak diberikan sebagaimana mestinya, kami hanya ingin diperlakukan adil dan mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan persoalan dalam pengelolaan parkir yang berdampak pada pendapatan para juru parkir. “Kami meminta adanya audit terbuka serta penegakan hukum terhadap oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan,” tambahnya.

Selain itu, massa aksi menuntut adanya perlindungan dan pembinaan bagi juru parkir di Kota Bengkulu. Mereka berharap kebijakan yang diterapkan tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang telah lama bergantung pada sektor tersebut.

Sekitar pukul 09.55 WIB, perwakilan massa diterima untuk melakukan hearing di ruang rapat DPRD Kota Bengkulu. Pertemuan tersebut dihadiri unsur pimpinan DPRD, pemerintah kota, serta perwakilan instansi terkait.

Dalam hearing tersebut, Waka l DPRD Kota Bengkulu Rahmad Widodo, S.Hut. mengakui adanya persoalan dalam pengelolaan parkir. “Kami melihat sektor parkir ini memang menjadi perhatian, terutama karena adanya penurunan pendapatan sejak beberapa tahun terakhir,” ujar Rahmat Widodo.

Pemerintah Kota Bengkulu PJ.Sekda kota Bengkulu Medy Pebriansyah, SSTP, M.Si menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. “Kami menerima seluruh masukan dan akan mengevaluasi kebijakan agar dapat memberikan solusi yang adil bagi semua pihak,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan sektor parkir. Mereka membuka ruang laporan apabila ditemukan dugaan penyimpangan di lapangan.

Aksi unjuk rasa dan hearing berakhir dalam situasi aman dan kondusif. Aparat keamanan turut mengawal jalannya kegiatan sehingga berlangsung tertib tanpa gangguan berarti.