RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Kota Bengkulu menggelar rapat koordinasi bersama aparat penegak hukum untuk membahas persiapan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemilik toko yang melanggar aturan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu pada Jumat 08 Mei 2026 pukul 14.00 WIB.

Rapat koordinasi itu melibatkan jajaran Pemerintah Kota Bengkulu, Polresta Bengkulu, Kodim 0407, serta Denpom Bengkulu. Pertemuan difokuskan pada langkah penegakan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 terkait penggunaan daerah milik jalan di kawasan Pasar Panorama.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menyoroti masih banyaknya pedagang yang meletakkan barang dagangan di badan jalan, trotoar, dan bahu jalan. Kondisi itu dinilai mengganggu ketertiban umum, arus lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat yang melintas di kawasan pasar.

Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Dr. Sahat Marulitua Situmorang, A.P., M.M.. mengatakan penertiban dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan yang berlaku di wilayah Kota Bengkulu. Menurutnya, langkah tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah memberikan imbauan dan sosialisasi kepada para pedagang agar tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan. Namun, masih ditemukan sejumlah pelanggaran sehingga diperlukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penertiban ini bukan untuk mempersulit pedagang, tetapi demi menjaga ketertiban dan kepentingan bersama. Kami berharap seluruh pedagang dapat mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mekanisme penegakan perda, termasuk kemungkinan penyitaan barang dagangan milik pedagang yang tetap melanggar aturan. Langkah itu akan dilakukan secara terukur dengan mengedepankan pendekatan humanis dan koordinasi lintas instansi.

Pemerintah Kota Bengkulu berharap penataan kawasan Pasar Panorama dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di lapangan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait, penertiban diharapkan mampu menciptakan kawasan pasar yang lebih tertata dan kondusif.