LKPP Dorong Kolaborasi UKPBJ untuk Efisiensi Belanja Pemerintah

RRI.CO.ID, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memperkuat kolaborasi antardaerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung efisiensi belanja pemerintah.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan efisiensi belanja membutuhkan kesatuan komitmen antarinstansi. Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar upaya efisiensi dapat memberikan hasil yang lebih terasa.

“Efisiensi itu memang harus dilakukan bersama-sama supaya terasa. Ini juga momen menyatukan komitmen untuk melakukan efisiensi.” ucap Sarah dalam wawancara bersama RRI Jakarta di Gedung LKPP, Kamis, 17 September 2026.

Sarah mengatakan kepala UKPBJ memiliki peran penting sebagai penggerak kolaborasi. Mereka diharapkan membantu UKPBJ lain yang menghadapi kendala dalam proses pengadaan.

Menurut Sarah, UKPBJ yang memiliki pengalaman dapat berbagi pengetahuan kepada UKPBJ lain. Kolaborasi tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan langsung dari LKPP.

“Kalau ada kesulitan, UKPBJ yang sudah sering menghadapi itu bisa membantu. Tidak mungkin semua dilakukan LKPP, semua harus berperan,” ucapnya.

Sarah menambahkan pengalaman menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, persoalan yang sama dapat membutuhkan strategi berbeda di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Suharti, mengatakan LKPP memiliki pembinaan wilayah atau Binwil. Program tersebut menempatkan pegawai untuk mendampingi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Selain itu, strategi lainnya adalah kami secara kontinu melakukan rakor triwulanan. Setiap tiga bulan ada rakor untuk mengumpulkan dan menyatukan langkah,” ujarnya.

Suharti mengatakan LKPP juga menggunakan sistem dan data bersama dalam pengelolaan pengadaan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan atau ITKP.

Selain itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Dwi Wahyuni Kartianingsih, mengatakan pengadaan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat merupakan pengguna akhir dari barang dan jasa pemerintah.

Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ 2026 menjadi ruang berbagi pengalaman antar-UKPBJ. Kegiatan tersebut juga memberikan apresiasi kepada pengisi materi dan UKPBJ melalui tiga kategori penghargaan.

Kategori tersebut meliputi Pengisi Materi Auditorium, Booth Terfavorit, dan Booth Terbaik. Penghargaan diberikan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan bertema Pengadaan Tanpa Batas.

Melalui kolaborasi tersebut, LKPP berharap UKPBJ dapat saling melengkapi sesuai kebutuhan masing-masing. Langkah itu diharapkan memperkuat pengadaan yang efisien dan berdampak bagi masyarakat. (Rahmania Ulfah)