LKPP Tegaskan Pengadaan Pemerintah Harus Berorientasi pada Kualitas
- 11 Agt 2026 13:56 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- LKPP menegaskan pengadaan pemerintah harus berorientasi pada kualitas untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mempercepat pembangunan
- LKPP mendorong penguatan kompetensi SDM pengadaan agar mampu menerapkan strategi pengadaan yang lebih efektif dan berdampak
- LKPP memberikan penghargaan kepada UKPBJ berkinerja terbaik sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah
RRI.CO.ID, Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan pengadaan pemerintah harus berorientasi pada kualitas, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan. Kepala LKPP Sarah Sadiqa menilai pengadaan yang tepat menjadi kunci mewujudkan efisiensi anggaran sekaligus mempercepat pembangunan nasional.
Menurut Sarah, kualitas pengadaan ditentukan melalui strategi dan metode yang tepat dalam setiap proses. Ia menyebut, efisiensi tidak hanya diukur dari besarnya penghematan anggaran, tetapi juga dari kualitas proses pengadaan.
"Kita ngomong pengadaan itu nggak cuman sekadar proses pengadaan biasa, atau hanya dari barang nggak ada jadi ada. Tapi kita makin mendorong ke sana itu adalah yang lebih berkualitas," kata Sarah usai Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III di Kantor LKPP, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.
Sarah juga menjelaskan strategi pengadaan yang baik mampu menghasilkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satunya, melalui konsolidasi kebutuhan belanja agar pemerintah memperoleh harga yang lebih kompetitif.
“Proses itu bisa dilakukan dengan metode-metode yang tepat, misalnya kalau belanja komputernya banyak setiap tahun, kenapa nggak dikonsolidasikan. Jadi dijadikan satu, sehingga harganya kemudian bisa lebih baik daripada kalau belanja masing-masing harganya tentunya masing-masing juga,” ucapnya.
Selain itu, menurut Sarah, kementerian dan pemerintah daerah juga perlu terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengadaan. Ia menilai langkah tersebut penting agar pelaku pengadaan mampu menyusun strategi yang lebih efektif dan berdampak.
Sarah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan perspektif mengenai peran strategis pengadaan pemerintah. Ia menegaskan pengadaan harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.
"Tujuan pengadaan kita adalah untuk mempercepat pembangunan. Hasilnya juga harus memberikan manfaat yang berkualitas bagi masyarakat," ujarnya.
Sarah juga mengingatkan penguatan SDM pengadaan memerlukan dukungan penuh dari pimpinan kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Dukungan tersebut, kata dia, mencakup pengembangan kompetensi, pembinaan karier, hingga penguatan ekosistem profesi pengadaan.
Sementara itu, Deputi Bidang PPSDM LKPP Suharti mengatakan penguatan kelembagaan pengadaan terus didorong melalui penghargaan kepada UKPBJ berkinerja terbaik. Menurutnya, penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil survei terhadap tata kelola dan dampak nyata yang dihasilkan.
"Ketika mereka sudah mendapatkan hasil diakui bahwa pengadaan mereka berdampak, itulah mereka kemudian salah satunya sudah menjadi UKPBJ Proaktif. Saat ini baru 6, mudah-mudahan nanti berkembang terus," ucap Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) tersebut.
Suharti menambahkan LKPP juga memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi yang aktif membina kabupaten dan kota dalam memperkuat tata kelola pengadaan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas penerapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif di berbagai daerah Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....