Desakan Transparansi YLBHI Muncul, Isnur Tegaskan Keterbukaan

RRI.CO.ID, Jakarta - Isu transparansi lembaga advokasi hukum kembali menjadi sorotan publik. Desakan audit dan keterbukaan terhadap YLBHI mengemuka dari sejumlah pihak.

Lingkar Muda Indonesia meminta YLBHI meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan dinilai penting menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga advokasi.

“Kami mendesak audit independen dana YLBHI diumumkan secara transparan,” kata Koordinator Lingkar Muda Indonesia Alfian Sangadji, Rabu, 22 April 2026. Ia menilai keterbukaan menjadi syarat utama menjaga kredibilitas lembaga.

Menurut Alfian, lembaga advokasi harus terbuka terhadap pengawasan publik. Terutama terkait sumber pendanaan termasuk dari donor asing.

“Lembaga advokasi tidak boleh berada dalam ruang gelap,” ujarnya. Ia menegaskan semakin besar peran, semakin besar kewajiban transparansi.

Lingkar Muda Indonesia juga menyoroti potensi intervensi asing. Independensi lembaga advokasi dinilai harus dijaga secara ketat.

“Kami meminta YLBHI menolak intervensi asing demi kepentingan nasional,” ucapnya. Ia menilai hal ini penting menjaga arah perjuangan lembaga.

Selain itu, Alfian mengkritisi konsistensi advokasi YLBHI. Penanganan kasus dinilai harus dilakukan secara adil dan tidak selektif.

“Penegakan keadilan harus dilakukan secara menyeluruh,” katanya. Ia mengingatkan pentingnya prinsip keadilan tanpa tebang pilih.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur memberikan klarifikasi. Ia menilai aksi demonstrasi merupakan bentuk tekanan terhadap lembaganya.

“Bagi saya ada aktor di belakang aksi ini, bukan semata gerakan masyarakat sipil,” katanya.

Ia menilai aksi tersebut sebagai upaya menyerang balik YLBHI. Isnur menegaskan YLBHI telah menjalankan prinsip transparansi secara terbuka.

Laporan keuangan dan audit disebut dapat diakses publik. "Laporan audit kami tersedia di website dan dapat dicek," ucapnya.

Ia menegaskan sumber pendanaan tidak disembunyikan. Isnur menegaskan YLBHI tetap berkomitmen pada advokasi masyarakat sipil dan terus memperjuangkan keadilan secara independen.