Hampir Rp10 Triliun APBN Tersalur ke Bengkulu, Hadir untuk Gizi Anak hingga UMKM

RRI.CO.ID, Bengkulu – Hampir Rp10 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah dibelanjakan di Provinsi Bengkulu hingga akhir Agustus 2026. Belanja tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai program pemerintah sekaligus menjaga aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim mengatakan APBN menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah. Pergerakan belanja pemerintah tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang hingga pertengahan 2026 tercatat sebesar 5,11 persen.

Menurut Zaid, kinerja APBN di Bengkulu hingga akhir Agustus 2026 menunjukkan perkembangan positif dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Penerimaan negara bahkan telah menembus lebih dari Rp2 triliun atau meningkat sekitar 31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan penerimaan tersebut terutama berasal dari sektor perpajakan yang mencerminkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari Bengkulu.

“Penerimaan negara yang meningkat menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha terus bergerak. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak menjadi bagian penting dalam pembiayaan kembali berbagai program pemerintah,” ujar Zaid, Selasa 29 September 2026.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara akibat aktivitas ilegal. Bea Cukai Bengkulu tercatat melakukan penindakan terhadap peredaran rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Dari sisi belanja, APBN telah memberikan dukungan terhadap sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis yang hingga Agustus 2026 telah menjangkau lebih dari 373.879 penerima di 10 kabupaten dan kota dengan realisasi anggaran mencapai Rp687,26 miliar.

Program tersebut tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Pelaksanaannya turut melibatkan lebih dari 1.000 pemasok bahan pangan lokal sehingga belanja pemerintah ikut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dukungan APBN juga diberikan melalui penyaluran tunjangan profesi guru. Hingga Agustus 2026, lebih dari 20 ribu guru di Bengkulu telah menerima tunjangan profesi melalui mekanisme penyaluran langsung dari Kas Negara ke rekening penerima.

Sementara bagi pelaku usaha, pemerintah menyalurkan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga Agustus, penyaluran KUR dan UMi di Bengkulu telah mencapai lebih dari Rp3,1 triliun dan dimanfaatkan hampir 60 ribu masyarakat serta pelaku UMKM.

Belanja APBN juga diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas publik. Sejumlah kegiatan mencakup penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah, pembangunan Sekolah Rakyat, penyediaan sarana air bersih di Ketahun serta perbaikan irigasi pertanian di Mukomuko.

Selain belanja pemerintah pusat, peran APBN terhadap perekonomian Bengkulu diperkuat melalui Transfer ke Daerah (TKD). Hingga Agustus 2026, penyaluran TKD telah mencapai Rp6,37 triliun untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah, termasuk belanja pegawai, pelayanan kesehatan, Dana BOS dan pembangunan desa melalui Dana Desa.

Zaid mengatakan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia dan mempercepat pelaksanaan belanja. Percepatan tersebut penting agar anggaran tidak hanya tercatat sebagai pagu, tetapi segera berputar di masyarakat dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Menurutnya, kinerja APBN di Bengkulu merupakan hasil kontribusi berbagai pihak, terutama masyarakat dan dunia usaha melalui penerimaan perpajakan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan terus mengawal pengelolaan APBN agar penyalurannya tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.