DJPb Bengkulu Kawal Percepatan DAK Non-Fisik, Ini Realisasi per Daerah

RRI.CO.ID, Bengkulu — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu terus mengawal percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik kepada seluruh pemerintah daerah di Regional Bengkulu. Penyaluran dana tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, terutama sektor kesehatan, keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, literasi, kebudayaan, serta perlindungan perempuan dan anak.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Mohammad Irfan Surya Wardana mengatakan, progres penyaluran DAK Non-Fisik hingga saat ini menunjukkan tren positif, namun tetap perlu dioptimalkan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan administrasi agar penyaluran dan pemanfaatan anggaran dapat berjalan lebih maksimal.

Di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu, realisasi per 10 September antara lain berasal dari BOK Dinas dengan pagu Rp5,44 miliar dan telah terealisasi Rp2,13 miliar. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki pagu Rp408 juta dengan realisasi Rp143,85 juta, sedangkan BOP Museum dari pagu Rp1 miliar telah terealisasi Rp500 juta.

Selain itu, BPP Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu dengan pagu Rp600 juta telah terealisasi Rp166,72 juta, sementara BOP Taman Budaya dari pagu Rp2 miliar telah terealisasi Rp1 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, penguatan literasi, serta pelestarian kebudayaan daerah.

Untuk Pemerintah Kota Bengkulu, BOK Dinas memiliki pagu Rp5,35 miliar dengan realisasi Rp2,31 miliar. BOK Keluarga Berencana dari pagu Rp2,01 miliar terealisasi Rp547,71 juta, BPP Perpustakaan Daerah dari pagu Rp944,39 juta terealisasi Rp472,20 juta, sedangkan BOK Pengawasan Obat dan Makanan dari pagu Rp304,34 juta terealisasi Rp63,44 juta.

Di Kabupaten Mukomuko, BOK Dinas memiliki pagu Rp6,61 miliar dengan realisasi Rp2,67 miliar. Sementara BOK Keluarga Berencana memiliki pagu Rp1,81 miliar, namun belum terealisasi karena mengalami potongan penuh.

Kabupaten Kepahiang mencatat realisasi BOK Dinas sebesar Rp2,29 miliar dari pagu Rp5,10 miliar. BPP Perpustakaan Daerah terealisasi Rp345,05 juta dari pagu Rp897,09 juta, BOK Pengawasan Obat dan Makanan Rp64,99 juta dari pagu Rp197,03 juta, serta BOK Keluarga Berencana Rp561,54 juta dari pagu Rp1,36 miliar.

Di Kabupaten Rejang Lebong, BOK Dinas dari pagu Rp7,75 miliar telah terealisasi Rp2,22 miliar. BPP Perpustakaan Daerah terealisasi Rp199,27 juta dari pagu Rp398,55 juta, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp204 juta dari pagu Rp408 juta, sedangkan BOK Keluarga Berencana sebesar Rp2,43 miliar belum terealisasi karena mengalami potongan penuh.

Kabupaten Seluma mencatat realisasi BOK Dinas sebesar Rp3,68 miliar dari pagu Rp8 miliar. BOK Keluarga Berencana terealisasi Rp1,04 miliar dari pagu Rp2,38 miliar, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp113,30 juta dari pagu Rp408 juta, BPP Perpustakaan Daerah Rp199,27 juta dari pagu Rp398,55 juta, serta BOK Pengawasan Obat dan Makanan Rp353,77 juta dari pagu Rp719,83 juta.

Sementara itu, Kabupaten Bengkulu Utara merealisasikan BOK Dinas sebesar Rp3,01 miliar dari pagu Rp7,67 miliar. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah tersebut memiliki pagu Rp408 juta dengan realisasi Rp57,39 juta.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, BOK Dinas terealisasi Rp2,15 miliar dari pagu Rp6,86 miliar. BPP Perpustakaan Daerah terealisasi Rp199,27 juta dari pagu Rp398,55 juta, sedangkan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak baru terealisasi Rp13,56 juta dari pagu Rp408 juta.

Kabupaten Kaur mencatat realisasi BOK Dinas sebesar Rp820,44 juta dari pagu Rp4,52 miliar. Sementara BOK Pengawasan Obat dan Makanan memiliki pagu Rp484,31 juta dengan realisasi Rp14,75 juta.

Untuk Kabupaten Lebong, BOK Dinas dari pagu Rp4,40 miliar telah terealisasi Rp1,45 miliar. BOK Keluarga Berencana dengan pagu Rp1,33 miliar terealisasi Rp462,12 juta.

Adapun Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat realisasi BOK Dinas sebesar Rp1,54 miliar dari pagu Rp5,50 miliar. BPP Perpustakaan Daerah terealisasi Rp379,45 juta dari pagu Rp800 juta, sedangkan BOK Pengawasan Obat dan Makanan terealisasi Rp81,50 juta dari pagu Rp279 juta.

Irfan mengatakan, DAK Non-Fisik memiliki peran penting karena pembiayaannya bersentuhan langsung dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Karena itu, percepatan penyaluran harus diikuti dengan tata kelola dan pemenuhan persyaratan administrasi yang tepat agar anggaran dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Kanwil DJPb Bengkulu juga mengapresiasi sinergi pemerintah daerah dalam menjaga kinerja penyaluran transfer ke daerah. Ke depan, percepatan pemenuhan dokumen dan optimalisasi serapan diharapkan dapat memastikan manfaat DAK Non-Fisik semakin cepat dirasakan masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan, literasi, kebudayaan, pengendalian penduduk, keamanan obat dan pangan, serta perlindungan perempuan dan anak.