Oxford Policy Management Limited Tegaskan Dukungan Dana dan Riset PRKBI Unib

RRI.CO.ID, Bengkulu - Lembaga Konsultan Pembangunan Internasional asal Inggris, Oxford Policy Management Limited (OPML), menegaskan komitmen penuhnya dalam mengawal percepatan transformasi rendah karbon dan ekonomi biru di Provinsi Bengkulu. Melalui skema pendanaan dan asistensi teknis UK Development (FCDO), OPML berkolaborasi erat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu (Unib) dalam meresmikan Divisi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).

Secara manajerial dan akademik, unit kerja baru ini ditempatkan secara langsung di bawah naungan Pusat Studi Lingkungan (PSL) Unib untuk memperkuat integrasi data ilmiah. Langkah strategis ini dirancang sebagai wadah penguatan triple helix yang menghubungkan keahlian riset perguruan tinggi, kewenangan regulatif pemerintah daerah, serta kesiapan investasi dari sektor swasta.

Representasi OPML Provinsi Bengkulu, Irfan Afandi, menjelaskan bahwa keterlibatan OPML dalam mengawal pembentukan Divisi PRKBI LPPM Unib merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam menyalurkan bantuan pendanaan serta asistensi teknis riset berbasis bukti (evidence-based policy). Ia menegaskan bahwa Bengkulu memiliki keunggulan strategis yang sangat besar setelah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI sebagai wilayah percontohan (pilot project) nasional bersama Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Maluku.

Irfan Afandi menambahkan bahwa OPML hadir untuk memastikan riset-riset yang diproduksi oleh para akademisi Unib memiliki standar metodologi global dan dapat diserap langsung dalam skema pendanaan iklim. Pihaknya berkomitmen memperkuat kapasitas daerah agar transisi menuju ekonomi hijau dapat berjalan secara mandiri dan terukur.

Sementara itu, Ketua LPPM Unib, Dedy Suryadi, menekankan pentingnya menjaga agar luaran riset tidak berhenti sebagai dokumen pasif, melainkan bertransformasi menjadi panduan kebijakan publik. Sehingga hasil riset diharapkan dapat jalankan diberdayakan seoptimal mungkin.

Langkah progresif Provinsi Bengkulu ini telah didukung oleh pijakan hukum yang kokoh melalui penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana PRKBI 2025–2045. Dokumen perencanaan jangka panjang ini telah diserahkan kepada Bappenas RI dan menyelaraskan target daerah dengan RPJMN serta RPJMD, di mana sektor perhubungan ditetapkan sebagai salah satu ujung tombak utama dalam menekan emisi gas rumah kaca di wilayah Bengkulu.

Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu Sepragursi mengatakan, jika hasil riset dari Unib selama ini sangat membantu pihaknya. Banyak data yang bisa dimanfaatkan, mengingat banyaknya SDM peneliti di Unib.

Disisi lain, dukungan ini sangat membantu pemerintah daerah. Apalagi ditengah efisiensi anggaran saat ini, dukungan pihak lain dalam penelitian, riset dan kajian sangat dibutuhkan.