RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi. Pelaksanaan uji kompetensi tersebut dijadwalkan dimulai pada awal Agustus 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan uji kompetensi akan menyasar kepala organisasi perangkat daerah (OPD), asisten, staf ahli, dan kepala biro yang telah menduduki jabatan selama lebih dari dua tahun. Langkah ini dilakukan untuk mengukur kompetensi pejabat sekaligus memastikan penempatan jabatan sesuai dengan kemampuan dan kinerja masing-masing.

Menurut Herwan, uji kompetensi merupakan bagian dari proses pembinaan aparatur sipil negara yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hasil uji kompetensi nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan karier pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Selain uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat lainnya. Evaluasi tersebut mencakup pejabat administrator atau eselon III yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

Herwan menjelaskan, tim evaluasi kinerja telah dibentuk untuk melakukan penilaian terhadap capaian kerja masing-masing organisasi perangkat daerah. Evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ia menambahkan, mekanisme evaluasi akan dilaksanakan setiap tiga bulan dan enam bulan sebagaimana arahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sistem penilaian berkala tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan disiplin, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di seluruh OPD.

Melalui uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.