RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui langkah ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan hingga kelurahan diharapkan mampu menyampaikan berbagai program dan hasil kerja secara lebih transparan, informatif, dan mudah dipahami warga.

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan bahwa media sosial tidak boleh hanya menjadi tempat mengunggah dokumentasi kegiatan seremonial semata. Menurutnya, platform digital harus dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, penyebaran informasi positif, sekaligus sarana memperlihatkan secara nyata pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam arahannya kepada para kepala OPD, camat, lurah, serta operator media sosial pemerintah, Dedy meminta perubahan pola pikir dalam memproduksi konten. Ia menilai masyarakat saat ini lebih menyukai video yang singkat, padat, dan langsung pada inti informasi dibandingkan tayangan berdurasi panjang.

"Banyak kegiatan Pemkot Bengkulu yang harus bagus, yang mesti juga diketahui oleh masyarakat, bahka kita bekerja, bukan untuk pemer pekerjaan, namun jika tidak di beritahu dianggap tidak bekerja. Semoga dengan adanya hal semacam ini, semakin meningaktkan kinerja untuk melayanai masyarakat," ujarnya, Kamis 23 Juli 2026.

Oleh karena itu, setiap konten video yang dipublikasikan disarankan memiliki durasi antara satu hingga tiga menit dengan penyampaian yang jelas dan mengikuti tren komunikasi digital saat ini. Menurut Dedy, konten yang sederhana namun informatif akan lebih efektif menjangkau masyarakat dibandingkan video panjang yang cenderung tidak ditonton hingga selesai.

Selain itu, Dedy juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk tidak produktif dalam menyampaikan informasi publik. Ia menilai banyak aktivitas pelayanan masyarakat yang dapat diangkat menjadi konten menarik tanpa memerlukan biaya besar.

Berbagai OPD seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pemerintah kelurahan diminta lebih kreatif mencari sudut pandang pemberitaan. Setiap aktivitas pelayanan, edukasi, maupun penanganan persoalan masyarakat dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat jika dikemas dengan baik.

Ia mencontohkan peran lurah bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang melakukan edukasi kepada pemilik warung atau tempat yang diduga menjadi lokasi berkumpulnya kelompok remaja yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kegiatan seperti itu dinilai layak dipublikasikan sebagai bentuk informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dedy juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah konten yang telah diproduksi OPD. Salah satunya adalah video groundbreaking pembangunan jembatan yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), serta video penanganan kebakaran yang diunggah oleh dinas terkait.

Meski mengapresiasi berbagai inovasi tersebut, ia memberikan sejumlah masukan teknis, terutama terkait penggunaan musik latar. Menurutnya, backsound yang terlalu keras sering kali membuat informasi utama tidak tersampaikan dengan baik karena menutupi suara narasi atau penjelasan dari petugas di lapangan.

Dedy meminta para operator lebih memperhatikan keseimbangan audio agar pesan yang disampaikan tetap menjadi fokus utama. Ia menilai kualitas penyampaian informasi tidak hanya ditentukan oleh visual yang menarik, tetapi juga kejelasan suara dan substansi yang disampaikan.

Untuk meningkatkan motivasi para operator media sosial dan aparatur sipil negara (ASN), Pemkot Bengkulu berencana memberikan penghargaan kepada operator media sosial terbaik. Penilaian tersebut akan dilakukan pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang, dengan hadiah langsung dari Wali Kota.

Tak hanya soal produksi konten, Dedy juga mengingatkan seluruh ASN agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, baik melalui akun resmi pemerintah maupun akun pribadi. Ia menekankan pentingnya menjaga etika digital sebagai bagian dari tanggung jawab seorang aparatur negara.

Menurutnya, ASN tidak seharusnya menggunakan media sosial untuk mengkritik kebijakan pemerintah di ruang publik maupun mengunggah konten yang dapat mencerminkan citra negatif. Sebaliknya, media sosial harus dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, membangun optimisme, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Melalui kebijakan ini, Pemkot Bengkulu menargetkan seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan aktif mempublikasikan minimal tiga konten kegiatan atau pelayanan setiap pekan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi kinerja pemerintah sekaligus memperkuat komunikasi interaktif dengan masyarakat Kota Bengkulu di era digital.