RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi menyoroti adanya disparitas anggaran yang cukup besar di tubuh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemendes dan Daerah Tertinggal. Sorotan tersebut dinilai penting karena berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan desa, termasuk di wilayah Provinsi Bengkulu.

Dalam rapat tersebut, Erna mengaku mencermati secara rinci paparan anggaran dari setiap unit kerja eselon di kementerian. Ia menilai terdapat ketimpangan alokasi belanja yang terlalu besar pada sektor administratif di sekretariat jenderal, sementara belanja modal justru mengalami penyusutan signifikan.

Menurut Erna, kondisi itu membuat fungsi utama kementerian yang seharusnya fokus membangun desa menjadi kurang maksimal. Ia menilai belanja modal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa justru dikorbankan demi kebutuhan administratif dan fiskal yang bersifat wajib.

“Belanja modalnya seperti dikorbankan terlalu besar. Padahal sejatinya Kementerian Desa hadir untuk membangun desa,” ujar Erna dalam rapat pada Selasa, 19 Mei 2026.

Politisi asal daerah pemilihan Bengkulu itu juga menilai persoalan yang terjadi bukan semata akibat tekanan ekonomi makro nasional. Ia melihat adanya perubahan prioritas internal yang menyebabkan ruang fiskal kementerian lebih banyak terserap untuk kebutuhan administratif dibanding program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat desa.

Erna mencontohkan sejumlah program strategis yang terdampak akibat minimnya belanja modal, seperti penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga program digitalisasi desa. Menurutnya, program-program tersebut seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa, termasuk bagi desa-desa di Bengkulu yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal.

Ia juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lemahnya kontrol dalam pelaksanaan sejumlah program digital di kementerian tersebut. Temuan itu dinilai harus menjadi perhatian serius agar penggunaan anggaran desa lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Erna berharap ke depan Kemendes dapat melakukan perbaikan tata kelola anggaran dengan memperbesar porsi belanja modal yang produktif. Dengan begitu, pembangunan desa, penguatan ekonomi masyarakat, dan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal seperti sejumlah wilayah di Bengkulu dapat berjalan lebih optimal.