RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, tidak henti-hentinya menyoroti ketimpangan konektivitas penerbangan antar daerah saat rapat kerja bersama pemangku kepentingan sektor transportasi di tingkat pusat.

Menurutnya, kebijakan pembukaan maupun penutupan rute penerbangan tidak semestinya hanya didasarkan pada tingkat keterisian penumpang (load factor), tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pemerataan layanan transportasi di seluruh Indonesia.

Politisi Nasdem ini mengakui secara umum kinerja sektor penerbangan menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal itu tercermin dari capaian angka load factor secara nasional. Namun, di balik data agregat tersebut, ia menilai masih terdapat persoalan serius terkait pemerataan konektivitas, khususnya bagi daerah-daerah di luar pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah daerah yang tingkat keterisian penumpangnya berada di bawah 60 persen, namun rute penerbangannya tetap dipertahankan. Sebaliknya, ada wilayah lain dengan tingkat keterisian sekitar 65 persen untuk kelas ekonomi dan 20 persen pada kelas bisnis, tetapi justru kehilangan layanan penerbangan reguler.

Dalam forum tersebut, Erna secara khusus menyoroti kondisi Provinsi Bengkulu. Mengingat Bengkulu terus menghadapi berbagai tantangan konektivitas, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Bahkan, ia menyebut persoalan ruang udara kini turut menjadi hambatan bagi pengembangan transportasi di provinsi tersebut.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini mengungkapkan maskapai Garuda Indonesia telah menghentikan penerbangan menuju Bengkulu dengan alasan rendahnya load factor. Padahal, kata dia, terdapat daerah lain yang memiliki tingkat keterisian penumpang lebih rendah, tetapi rute penerbangannya tetap dipertahankan.

Karena itu, dia mengajak pemerintah dan maskapai penerbangan untuk tidak semata-mata melihat aspek bisnis dan keuntungan dalam menentukan keberlanjutan suatu rute. Terlebih, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu memiliki nilai historis dan strategis yang harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan transportasi nasional.

"Negara harus memberikan kebijakan afirmatif, bukan hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan konektivitas bagi seluruh wilayah Indonesia. Jangan sampai daerah seperti Bengkulu terus tertinggal hanya karena pertimbangan load factor," tutur Erna.