RRI.CO.ID, Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu M Irfan Surya Wardana menghadiri undangan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bengkulu yang digelar pada Jumat, 10 April 2026, di Aula Merah Putih Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini merupakan agenda strategis dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2027. Kehadiran perwakilan Kementerian Keuangan tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung visi pembangunan daerah, khususnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang diproyeksikan berada pada kisaran 6,2 hingga 7,3 persen pada tahun 2027.

Dalam pemaparannya, disampaikan Irfan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai peredam kejut (shock absorber) dan stimulus ekonomi daerah. Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara di Bengkulu telah mencapai Rp2,35 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 25,33 persen.

"Kondisi ini menunjukkan postur APBN yang ekspansif dan solid dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah," kata Irfan

Salah satu indikator kuat terlihat pada lonjakan belanja modal yang tumbuh signifikan hingga 245,56 persen. Anggaran tersebut diarahkan untuk percepatan pelaksanaan kontrak strategis dan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menjaga stabilitas ekonomi regional.

"Di sisi lain, pendapatan negara di Bengkulu juga mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 24,18 persen atau mencapai Rp409,5 miliar," ujar Kakanwil.

Dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi yang inklusif, pemerintah pusat turut mengoptimalkan berbagai program strategis di Provinsi Bengkulu, di antaranya penguatan ketahanan pangan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau lebih dari 214 ribu penerima manfaat.

Selain itu, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga terus dilakukan, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Hululais dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng–Kobema guna mendukung kebutuhan energi dan air bersih masyarakat.

Dukungan terhadap sektor pertanian juga diperkuat melalui pembiayaan perawatan daerah irigasi strategis, seperti D.I. Air Ketahun dan D.I. Air Manjunto, yang diharapkan dapat bersinergi dengan pembangunan irigasi daerah.

Sementara itu, akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp677,92 miliar serta pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp13,36 miliar.

Menjelang pelaksanaan RKPD 2027, Kepala Kanwil DJPb Bengkulu juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, transparansi berbasis digital, serta menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik pungutan liar dan konflik kepentingan.

Dengan sinergi antara APBN yang ekspansif dan pengelolaan APBD yang efisien serta transparan, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu keluar dari ketergantungan pada sektor komoditas primer, menekan angka kemiskinan hingga kisaran 10–11 persen, serta berkontribusi menuju visi besar Indonesia Emas 2045.