RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi untuk membahas rencana pembangunan jalan khusus angkutan batu bara pada Senin (6/4). Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap kerusakan infrastruktur jalan umum yang kian memprihatinkan.

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, memimpin langsung pertemuan tersebut bersama jajaran DPRD, Balai Jalan Nasional, dan Dirlantas Polda Bengkulu. Pertemuan di Kantor Gubernur ini bertujuan menyinkronkan persepsi antarinstansi mengenai pemisahan jalur logistik tambang dari akses transportasi masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada keputusan final yang mewajibkan penggunaan jalan khusus bagi perusahaan pertambangan di wilayah tersebut. Pemerintah masih memfokuskan agenda pada tahap kajian mendalam serta penjajakan berbagai opsi kebijakan yang memungkinkan.

Konsep jalan khusus ini dirancang untuk meminimalisir interaksi langsung antara kendaraan berat tambang dengan kendaraan pribadi milik warga. Selain menjaga ketahanan aspal jalan nasional, kebijakan ini dinilai krusial untuk meningkatkan standar keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Khairil Anwar menegaskan bahwa pembangunan jalur mandiri bagi perusahaan tambang akan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menekan gangguan sosial. Regulasi ini juga diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat terkait debu lingkungan dan risiko kecelakaan di jalan raya.

Kepala Balai Jalan Nasional Provinsi Bengkulu, Zepnat Kambu, mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Ia menekankan bahwa setiap perusahaan angkutan barang wajib menghormati kelas jalan dan daya angkut kendaraan agar jalan tidak cepat rusak.

Sejalan dengan aturan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan sebenarnya telah mengamanatkan perusahaan untuk menyediakan infrastruktur jalan sendiri. Meski penggunaan jalan umum masih dimungkinkan secara darurat, izin tersebut bersifat sangat terbatas dan hanya berlaku sementara waktu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu kini mulai mempelajari skema keberhasilan jalan khusus yang telah diterapkan di Sumatera Selatan dan Jambi. Melalui komparasi daerah lain, diharapkan Bengkulu dapat menemukan model pengelolaan transportasi tambang yang paling ideal bagi semua pihak.

Proses pengkajian ini dipastikan akan terus berlanjut dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan pelaku usaha di sektor energi. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pertambangan dengan perlindungan terhadap kepentingan keselamatan publik.