RRI.CO.ID, Bengkulu – Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu yang juga Anggota Fraksi Gerindra, Marliadi, menggelar reses masa sidang pertama tahun 2026 di kediamannya di Bentiring, Selasa 17 Februari 2026. Dalam kegiatan tersebut, persoalan BPJS Kesehatan hingga inisiatif Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Guru menjadi sorotan utama.

Marliadi menuturkan, pihaknya memberi perhatian khusus terhadap persoalan BPJS, terutama terkait Bantuan Biaya Iuran (BBI) yang dalam satu bulan terakhir dikeluhkan masyarakat khususnya di daerah pemilihan (dapil) Sungai Serut, Teluk Segara dan Muara Bangkahulu. Ia menerima banyak laporan mengenai status kepesertaan yang tidak aktif saat warga hendak berobat.

“Banyak data masyarakat kita yang mungkin terhapus atau bermasalah. Ketika mereka ingin berobat, BPJS-nya tidak aktif. Bahkan dalam satu keluarga, ada yang aktif dan ada yang tidak,” ujar Marliadi.

Untuk itu, Komisi III secara khusus mengundang pihak BPJS Kesehatan guna memberikan penjelasan dan edukasi langsung kepada masyarakat. Politisi Gerindra ini berharap persoalan administrasi tersebut segera teratasi sehingga warga tidak panik.

“Kita ingin ada edukasi agar persoalan ini bisa kita atasi bersama. Pemerintah tetap menjamin bahwa kesehatan masyarakat menjadi prioritas,” tegasnya.

Selain isu kesehatan, Marliadi juga menegaskan komitmen Komisi III dalam mendorong lahirnya Perda tentang Perlindungan Guru. Menurutnya, regulasi inisiatif tersebut saat ini tengah dalam proses kajian akademik dan ditargetkan rampung pada 2026.

“Perda Perlindungan Guru ini adalah konsep yang kami usulkan di Komisi III. Mudah-mudahan tahun ini bisa lahir. Tujuannya agar guru-guru kita bisa mengajar dengan lebih layak dan merasa terlindungi, tidak dihantui persoalan hukum atau tuduhan yang tidak berdasar,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya, sehingga kualitas pendidikan di Kota Bengkulu semakin meningkat.

Dalam reses itu, berbagai aspirasi lain turut disampaikan warga, mulai dari persoalan lingkungan, sosial, hingga keamanan. Marliadi menilai, untuk isu infrastruktur seperti jalan dan drainase, pemerintah sudah cukup responsif. Namun, persoalan sosial dinilai masih membutuhkan perhatian dan kolaborasi semua pihak.

“Permasalahan sosial seperti keamanan lingkungan ini harus kita sentuh bersama. Tidak bisa hanya pemerintah atau DPRD saja, tapi perlu kolaborasi dengan masyarakat,” katanya.

Dia menegaskan, reses menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi secara langsung sekaligus membangun sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif di Kota Bengkulu.