RRI.CO.ID, Bengkulu – Persoalan layanan BPJS Kesehatan, infrastruktur lingkungan, hingga tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mendominasi aspirasi masyarakat dalam reses Anggota DPRD Kota Bengkulu, Edi Haryanto, di daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu, Minggu 2 Agustus 2026.

Reses masa sidang kedua tahun 2026 Edi Haryanto yang digelar di Kantor Camat Kampung Melayu tersebut menjadi wadah bagi warga menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian dari pemerintah daerah.

Politisi Partai Perindo Bengkulu ini mengatakan masyarakat mengeluhkan keterbatasan layanan kesehatan, khususnya sulitnya memperoleh ruang perawatan bagi peserta BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit.

"Beberapa hari lalu sempat viral adanya pasien yang kesulitan mendapatkan ruang perawatan. Padahal jumlah rumah sakit terus bertambah, namun persoalan ketersediaan kamar masih menjadi keluhan masyarakat. Hal ini akan menjadi perhatian kami dan akan kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu," ujar Edi.

Selain sektor kesehatan, warga juga mengusulkan adanya kebijakan pemutihan tunggakan PBB. Menurut Edi, masyarakat memiliki keinginan tinggi untuk melunasi kewajiban pajaknya, namun besarnya akumulasi tunggakan selama bertahun-tahun membuat mereka kesulitan membayar.

Ia menilai usulan pemutihan PBB layak dipertimbangkan pemerintah daerah sebagai upaya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau ada kebijakan pemutihan, masyarakat akan lebih terdorong membayar PBB. Di sisi lain, tunggakan PBB di Kota Bengkulu juga cukup besar sehingga berpotensi meningkatkan PAD apabila dikelola dengan baik," katanya.

Dalam bidang infrastruktur, warga RT 47 mengusulkan percepatan pembangunan jalan lingkungan yang telah diajukan selama lima tahun namun belum terealisasi. Masyarakat berharap Dinas Pekerjaan Umum segera membangun jalan hotmix di kawasan tersebut.

Sementara itu, warga RT 48 mengeluhkan drainase lingkungan yang tersumbat sehingga sering memicu genangan saat hujan deras. Mereka juga meminta pemasangan lampu penerangan jalan umum di sekitar masjid karena kondisi yang gelap dinilai rawan tindak kriminal.

"Di sekitar masjid sering terjadi kehilangan sepeda motor ketika warga sedang melaksanakan salat Magrib maupun Isya. Kami meminta Dinas Perhubungan dapat memasang lampu penerangan jalan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, aspirasi lain yang disampaikan masyarakat meliputi dukungan terhadap program Sekolah Rakyat dan peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan.

"Seluruh usulan tersebut, akan menjadi bahan perjuangan DPRD untuk ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah sesuai kewenangannya," tuturnya.