KBRN, Bengkulu: Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan mulai dijalankan pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada (15/9/2025).

Salah satu program utama adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi yang telah lulus maksimal satu tahun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri selama enam bulan.

Peserta magang akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama mengikuti program. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp198 miliar untuk pelaksanaan program ini.

Pemerintah juga memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang sebelumnya hanya berlaku pada sektor padat karya. Kini, insentif tersebut diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target 552 ribu pekerja dan anggaran Rp120 miliar.

Program bantuan pangan juga akan dilanjutkan dengan penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober dan November. Keberlanjutan program ini pada bulan Desember akan ditentukan melalui evaluasi, dengan total kebutuhan dana sebesar Rp7 triliun.

Di bidang perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja nonformal. Sebanyak 731.361 pekerja seperti pengemudi ojek, kurir, dan sopir akan mendapat potongan iuran 50 persen dengan dukungan dana Rp36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mendukung pembiayaan perumahan pekerja, pemerintah menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi plus 3 persen melalui manfaat layanan tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan. Target anggaran sebesar Rp150 miliar disiapkan untuk 1.000 penerima manfaat tahun ini, sebagai bagian dari program penyediaan 3 juta rumah oleh Presiden.

Program Padat Karya Tunai juga digelar oleh KemenPU dan Kemenhub dari September hingga Desember 2025 dengan target 609.465 penerima manfaat. Selain itu, pemerintah mempercepat integrasi RDTR ke sistem OSS dengan dana sekitar Rp1 triliun, serta memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya.