RRI.CO.ID, Jakarta – Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) meminta pemerintah melibatkan jaringan Pertashop dalam penyaluran BBM subsidi. Usulan tersebut disampaikan dalam audiensi HPMPI bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa 8 September 2026.
Ketua Umum DPP HPMPI, Steven, mengatakan Pertashop saat ini hanya diperbolehkan menjual BBM nonsubsidi. Menurutnya, jaringan yang sudah terbentuk dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses penyaluran BBM subsidi secara resmi.
Steven mengusulkan Pertashop yang memenuhi persyaratan diberi kesempatan menjadi SPBU Kompak atau lembaga penyalur BBM subsidi. Usulan ini disampaikan karena Pertashop telah memiliki sekitar 6.500 outlet yang tersebar hingga wilayah pelosok Indonesia.
“Untuk rekan-rekan wilayah Pertashop yang memungkinkan dan memenuhi kriteria, mohon sekiranya dapat diizinkan dibukakan peluang menjadi SPBU Kompak ataupun menjadi SPBU menjadi lembaga penyalur,” kata Steven.
Menurut Steven, selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi membuat sebagian konsumen memilih BBM subsidi. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penjualan BBM subsidi melalui pengecer.
Karena itu, HPMPI meminta pemerintah memperketat penertiban penjualan BBM subsidi secara eceran. Pada saat yang sama, jaringan Pertashop di daerah dinilai dapat dijadikan alternatif lembaga penyalur resmi.
“Penertiban eceran. Karena sudah ada jaringan kami di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Kenapa tidak dimanfaatkan?” ujarnya.
HPMPI juga meminta pemerintah membahas keberlanjutan usaha Pertashop bersama kementerian dan lembaga terkait. Pembahasan dinilai penting agar kebijakan penyaluran barang subsidi tidak menimbulkan tumpang tindih dengan program lembaga atau badan usaha lain.
Steven menyinggung rencana Koperasi Desa Merah Putih yang juga akan terlibat dalam penyaluran barang subsidi. Menurutnya, program tersebut lebih baik disinergikan dengan jaringan Pertashop yang sudah berjalan.
“Kita menghindari adanya tumpang tindih. Akan lebih baik kalau kita bisa kombinasi, kolaborasi,” katanya.
Audiensi HPMPI dengan Komisi XII DPR RI dipimpin anggota Komisi XII DPR RI dari daerah pemilihan Jambi, Fraksi Partai Golkar. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang dihadapi pengusaha Pertashop di berbagai daerah.
HPMPI berharap pembahasan bersama DPR dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha Pertashop. Selain itu, jaringan Pertashop diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendukung penyaluran energi kepada masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....