RRI.CO.ID, Bengkalis - Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik sekaligus melakukan soft launching aplikasi Sinonamuda (Sistem Non Angkutan Multimoda), Kamis, 23 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Bea Cukai Bengkalis.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai instansi mitra, di antaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Imigrasi Bengkalis dan Selatpanjang, Dinas Perhubungan, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Bea Cukai Kepulauan Meranti, serta para pelaku usaha ekspor dan impor baik langsung maupun dalam jaringan (daring) serta hadir juga para pejabat dilingkungan Bea dan Cukai Bengkalis.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis, Novryansyah, mengatakan forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan.

"Semangat kami di Bea Cukai Bengkalis adalah terus melakukan perbaikan. Dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Forum Konsultasi Publik dan soft launching aplikasi Sinonamuda ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder," ujar Novriansyah.

Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan di wilayah perbatasan.

"Masukan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, para agen, eksportir, maupun instansi lainnya sangat bermanfaat. Semua akan kami tampung. Mengingat kita berada di wilayah perbatasan, kolaborasi antara Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina menjadi sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik," katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC TMP C Bengkalis, Dian Eka Saputra, memaparkan standar pelayanan yang diterapkan di lingkungan Bea Cukai. Ia menjelaskan terdapat 15 jenis layanan kepabeanan yang tersedia, namun hanya lima layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Bengkalis.

"Secara keseluruhan ada 15 kategori pelayanan. Namun di Bengkalis terdapat lima layanan yang paling sering digunakan karena menyesuaikan dengan karakteristik wilayah dan aktivitas perdagangan di daerah ini," jelas Dian.

Lima layanan tersebut meliputi pelayanan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI), pelayanan izin muat barang ekspor di luar kawasan pabean, pelayanan pembetulan maupun pembatalan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pelayanan izin pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, serta pelayanan izin penimbunan barang impor di tempat lain yang dipersamakan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Dian menjelaskan, pelayanan registrasi IMEI menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat, khususnya bagi warga negara Indonesia yang membawa telepon seluler dari luar negeri, terutama Malaysia.

"Apabila nilai telepon seluler yang dibawa melebihi 500 dolar Amerika Serikat, maka akan dikenakan bea masuk sesuai ketentuan. Namun jika nilainya di bawah 500 dolar AS, registrasi IMEI tetap dilayani tanpa dipungut biaya," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Zulpan, dalam forum tersebut menyampaikan usulan penambahan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor ke Kabupaten Bengkalis.

Ia mengusulkan pembukaan enam pelabuhan impor, terdiri dari dua pelabuhan di Pulau Bengkalis, dua pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu, dan dua pelabuhan di Kecamatan Rupat. Usulan tersebut diharapkan dapat memperlancar arus barang, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

Melalui Forum Konsultasi Publik dan peluncuran aplikasi Sinonamuda, Bea Cukai Bengkalis berharap tercipta pelayanan kepabeanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung kelancaran perdagangan dan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.