RRI.CO.ID, Bengkalis – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD melakukan pendalaman terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan meminta penjelasan dan konfirmasi dari TAPD atas sejumlah catatan yang menjadi perhatian dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Menanggapi berbagai pertanyaan yang disampaikan Banggar, Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra memaparkan realisasi pendapatan daerah, capaian belanja, serta pelaksanaan tata kelola keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025. Pembahasan juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja serta penyelesaian berbagai kewajiban daerah sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis, M. Arsya Fadillah, menegaskan bahwa pembahasan secara rinci merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pembahasan ini bertujuan memastikan seluruh data dan informasi dalam laporan pertanggungjawaban APBD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Validasi yang dilakukan menjadi dasar penting sebelum Ranperda ini memasuki tahapan pembahasan berikutnya," ujar Arsya, Sabtu 18 Juli 2026.

Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga sehingga proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Melalui rapat lanjutan ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen menghasilkan dokumen pertanggungjawaban APBD yang berkualitas sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).