RRI.CO.ID, Bengkalis - Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis beberapa waktu lalu, melakukan pertemuan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau untuk membahas persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang masih dikeluhkan masyarakat, khususnya di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

Rombongan DPRD Kabupaten Bengkalis dipimpin Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, didampingi Wakil Ketua III H. Misno, Ketua Komisi III Sanusi, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi III Sahat Marganda Tobing, serta anggota Komisi III Fakhtiar Qadri, S.Sos., M.AP., dan Sri Mazoli. Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diando Simatupang, S.T., M.T., bersama Sekretaris Dinas Sakinah, S.STP., M.Si., beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan menyampaikan bahwa masyarakat di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat masih menghadapi kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Keterbatasan jumlah SPBU menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurut Hendrik, Selasa (30/6/2026), DPRD telah menerima banyak aspirasi terkait persoalan tersebut. Selain terbatasnya sarana distribusi, kebijakan yang melarang penjualan BBM secara eceran juga dinilai menjadi kendala bagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis H. Misno menilai antrean panjang BBM bersubsidi bukan disebabkan oleh kurangnya kuota, mengingat kuota Solar dan Pertalite dinilai masih mencukupi. Ia menilai akar persoalan terletak pada sistem distribusi dan lemahnya pengawasan di lapangan.

H. Misno mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna mengawasi distribusi BBM bersubsidi, menindak SPBU yang melakukan pelanggaran, serta mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, Sanusi, menambahkan bahwa pengaturan jadwal penyaluran BBM di SPBU justru memicu antrean panjang dan menyulitkan masyarakat, terutama nelayan dan petani. Ia meminta agar BBM yang tersedia segera disalurkan tanpa pembatasan waktu yang berlebihan.

Selain itu, Sanusi juga meminta Dinas ESDM Provinsi Riau memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Rupat Utara, dan Duri mengingat tingginya kebutuhan masyarakat serta kondisi daerah tersebut sebagai wilayah penghasil minyak.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, Fakhtiar Qadri, menyoroti masih adanya wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota sehingga masyarakat sangat kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Menurutnya, persoalan utama bukan pada kuota maupun penerapan QR Code, melainkan distribusi yang belum berjalan optimal.

Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM bersubsidi, termasuk pengawasan terhadap subpenyalur agar BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis Sahat Marganda Tobing meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat guna mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diando Simatupang menjelaskan bahwa kewenangan penetapan kuota BBM bersubsidi berada di bawah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Namun demikian, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mengawal usulan penambahan kuota bagi Kabupaten Bengkalis berdasarkan data kebutuhan riil di lapangan.

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui OPD terkait untuk segera menyusun dokumen usulan penambahan kuota yang didukung data pertumbuhan kendaraan, kebutuhan nelayan, serta sektor usaha masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Dinas ESDM Provinsi Riau memperkenalkan pemanfaatan aplikasi Ekstar dari BPH Migas yang dapat digunakan masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha mikro untuk mempermudah akses memperoleh BBM bersubsidi melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari hasil pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Bengkalis dan Dinas ESDM Provinsi Riau sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam mengupayakan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Kabupaten Bengkalis.

"Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga, OPD teknis Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik terhadap persoalan distribusi BBM bersubsidi di Bengkalis dan Rupat," ujar Ismon.

Menutup pertemuan, Hendrik Firnanda Pangaribuan berharap seluruh langkah yang telah disepakati dapat segera direalisasikan sehingga kebutuhan energi masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil di Pulau Bengkalis maupun Pulau Rupat, dapat terpenuhi dengan baik serta mendukung kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat.