RRI.CO.ID, Bengkalis – Menghadapi tantangan fiskal akibat tingginya ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH), Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis mengambil langkah proaktif dengan melakukan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Pariwisata Provinsi Riau guna mematangkan strategi pengembangan sektor ekonomi kreatif (Ekraf) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis bersama perwakilan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis diterima langsung oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Nasrul Akmal, beserta jajaran di Ruang Rapat Fahmizal Usman, Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, Kamis 25 Juni 2026, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya mencari alternatif penguatan ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kita sadar betul bahwa himpitan fiskal yang dialami oleh semua daerah mengharuskan kita untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk mencari sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat kita," ujar Irmi.

Ia menambahkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu program prioritas yang akan diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2031.

Meski demikian, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan sektor tersebut. Karena itu, DPRD Bengkalis berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau, baik dalam bentuk pendampingan, penyusunan peta jalan (roadmap), maupun akses terhadap berbagai program pengembangan ekonomi kreatif dari pemerintah pusat.

"Kami berharap ada rekomendasi konkret dari pertemuan ini yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan penganggaran pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun mendatang," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, Dr. Muhammad Isa, turut memaparkan gagasan pengembangan budaya berbasis potensi lokal melalui konsep desa tematik, khususnya di Pulau Bengkalis. Gagasan tersebut diarahkan agar setiap desa memiliki identitas dan karakter budaya yang unik sehingga mampu menjadi daya tarik wisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Muncul pemikiran untuk membangun budaya secara tematik. Nantinya, dari 53 desa yang ada, masing-masing akan memiliki tema tersendiri yang mencerminkan potensi dan kearifan lokalnya," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Riau,Nasrul Akmal, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif yang dilakukan DPRD Kabupaten Bengkalis. Ia menilai pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi berbagai pihak.

Nasrul juga memperkenalkan fasilitas Riau Creative Hub (RCH) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif sebagai pusat inkubasi, pengembangan kapasitas, dan promosi produk kreatif. Hingga saat ini, seluruh fasilitas yang tersedia di RCH masih dapat digunakan secara gratis oleh pelaku ekonomi kreatif.

Selain itu, ia mengusulkan integrasi sektor pariwisata dengan dunia pendidikan melalui pemanfaatan Kurikulum Merdeka. Menurutnya, sekolah-sekolah dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk kegiatan kunjungan edukatif ke destinasi wisata dan pusat ekonomi kreatif sebagai bagian dari proses pembelajaran.

"Pariwisata tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi media pembelajaran yang memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peserta didik," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Komisi IV DPRD Bengkalis juga memberikan perhatian terhadap perlindungan karya para pelaku ekonomi kreatif melalui penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). DPRD menilai masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan merek dan karya kreatif berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun praktik plagiarisme di kemudian hari.

Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha kreatif melalui pendekatan jemput bola agar produk-produk lokal memiliki perlindungan hukum yang kuat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan ekonomi kreatif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah dapat diubah menjadi peluang pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis kreativitas, inovasi, dan potensi lokal masyarakat.