RRI.CO.ID, Bengkalis - Pelaksanaan hari pertama kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Jumat, 10 April 2026, terpantau berjalan lancar. Suasana pagi di sejumlah ruas jalan terlihat berbeda dibandingkan hari kerja biasanya, dengan tingkat lalu lintas yang cenderung lebih lengang, dan sejumlah kantor terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai yang tetap masuk.

Kondisi ini seiring dengan mulai diterapkannya sistem kerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu di berbagai instansi.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis, Djamalludin, menyebutkan pelaksanaan WFH perdana ini tetap berjalan efektif, meskipun para pegawai menjalankan tugas dari rumah.

“Pelaksanaan work from home yang dimulai pada Jumat ini berjalan lancar. Seluruh pegawai tetap melaksanakan aktivitas kerja dari rumah, dan hal ini dibuktikan dengan absensi yang tetap dilakukan, baik oleh ASN, PPPK penuh maupun paruh waktu,” ujar Djamalludin, Jum'at, 10 April 2026.

Ia menjelaskan, sistem absensi tetap diberlakukan seperti hari kerja biasa, yakni dilakukan pada pagi hari saat mulai bekerja dan kembali dilakukan pada siang atau sore hari saat jam pulang. Bahkan, absensi khusus untuk skema WFH juga telah disiapkan.

Meski demikian, Djamalludin mengungkapkan pihaknya belum dapat memastikan dampak efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, terutama terkait penghematan bahan bakar maupun energi.

“Untuk hari ini, kita belum bisa melihat hasil pemantauan terkait berapa besar penghematan BBM maupun energi. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, kemungkinan satu bulan sekali,” jelasnya.

Sementara itu, tidak seluruh pegawai menjalankan WFH secara penuh. Sejumlah pejabat struktural seperti kepala dinas dan kepala bidang tetap hadir di kantor sesuai pengaturan yang telah ditetapkan. Selain itu, beberapa instansi pelayanan publik seperti Dinas Pemadam Kebakaran, rumah sakit, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta kantor kecamatan tetap beroperasi normal guna melayani masyarakat.

Di beberapa instansi, penerapan WFH juga dilakukan dengan sistem pembagian giliran. Sebagian pegawai bekerja dari rumah, sementara sisanya tetap bertugas di kantor untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.

Djamalludin berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pegawai.

“Kami berharap seluruh ASN, PPPK, tenaga paruh waktu maupun tenaga outsourcing dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab meskipun bekerja dari rumah,” tuturnya.