RRI,CO.ID, Bengkalis - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau menilai pelayanan penyeberangan RoRo Bengkalis mengalami peningkatan signifikan selama arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik di sektor transportasi setiap tahunnya, termasuk di pelabuhan penyeberangan.
“Pemantauan ini memang rutin kami lakukan setiap tahun, baik di bandara, terminal, maupun pelabuhan penyeberangan. Untuk RoRo Bengkalis, sebelumnya menjadi perhatian, namun hasil peninjauan menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan,” ujar Bambang, Rabu, 1 April 2026.
Berdasarkan hasil observasi di Pelabuhan RoRo Bengkalis, Ombudsman menemukan berbagai perbaikan dalam sistem pelayanan, mulai dari pengaturan antrean kendaraan hingga penyediaan fasilitas pendukung.
Menurut Bambang, salah satu perubahan paling mencolok terlihat pada pengelolaan antrean kendaraan roda empat yang kini lebih tertib berkat penerapan sistem tiket online.
“Antrean kendaraan roda empat sudah jauh lebih tertib karena menggunakan sistem tiket online. Kami berharap sistem ini dapat diterapkan secara berkelanjutan agar ada kepastian pelayanan bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam pemantauan selama arus mudik, tercatat sebanyak lima kapal beroperasi di lintas Bengkalis–Sei Selari, dengan satu kapal tambahan dalam posisi siaga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
Meski demikian, antrean masih terjadi pada kendaraan roda dua karena belum menggunakan sistem tiket online. Bahkan sempat terjadi penumpukan, namun berhasil diurai dengan pengoperasian kapal tambahan oleh Dinas Perhubungan.
“Ke depan, sebaiknya sepeda motor juga menggunakan sistem tiket online. Dengan begitu, hanya pengguna yang sudah memiliki tiket yang masuk, sehingga tidak terjadi penumpukan,” tambah Bambang.
Secara keseluruhan, Ombudsman memberikan apresiasi atas peningkatan pelayanan yang dilakukan di RoRo Bengkalis.
“Pelayanan RoRo Bengkalis sekarang sudah jauh lebih baik, tertib, dan harus dipertahankan,” tegasnya.
Namun demikian, Ombudsman tetap mendorong adanya penguatan sistem pengelolaan melalui transformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Dengan sistem BLUD, pengelolaan akan lebih fleksibel dan profesional. Kami berharap transformasi ini segera direalisasikan untuk mendukung peningkatan layanan ke depan,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....