RRI.CO.ID, Bengkalis - Kabupaten Bengkalis kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya penanganan abrasi pantai pada tahun 2026. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah menganggarkan pembangunan pengaman pantai di wilayah pesisir Pulau Bengkalis.

Rencana pembangunan pengaman pantai abrasi tersebut akan dilaksanakan di Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, dengan nilai anggaran sekitar Rp11,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Kegiatan pembangunan ini bahkan telah tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pemerintah pusat, yang menandakan proyek tersebut sudah masuk dalam tahap perencanaan resmi Kementerian PUPR.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis, Indra Budiman, membenarkan rencana pembangunan pengaman pantai tersebut.

“Benar, pada tahun 2026 nanti akan ada pembangunan pengaman pantai dari Kementerian PUPR untuk Kabupaten Bengkalis,” ujar Indra Budiman, Sabtu, 31 Januari 2026.

Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III Provinsi Riau di bawah Kementerian PUPR. Lokasi pembangunan direncanakan berada tepat di depan Pantai Budung, Desa Bantan Air.

“Untuk jadwal pasti pelaksanaannya kami belum mengetahuinya, karena ini merupakan kegiatan kementerian dan seluruh proses lelang serta pelaksanaannya dilakukan oleh pihak mereka,” jelasnya.

Menurut Indra, pada tahun anggaran 2026 pembangunan pengaman pantai dari APBN untuk Bengkalis hanya direncanakan pada satu titik lokasi. Terkait panjang pengaman pantai yang akan dibangun, sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kementerian sebagai pelaksana teknis.

“Sejauh yang kami ketahui, anggaran yang dikucurkan sekitar Rp15 miliar. Soal panjang pengaman pantai yang dibangun, itu pihak kementerian yang lebih mengetahui,” ungkapnya.

Indra Budiman juga menyebutkan bahwa Bengkalis sudah cukup lama tidak mendapatkan program pembangunan pengaman pantai dari pemerintah pusat. Terakhir, Kementerian PUPR membangun pengaman pantai di wilayah Bengkalis pada tahun 2023.

“Kami berharap pembangunan pengaman pantai dari APBN ini bisa berkelanjutan, tidak hanya satu tahun saja,” harapnya.

Ia menambahkan, kondisi abrasi di Kabupaten Bengkalis saat ini memang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Banyak wilayah pesisir yang sudah berada dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan segera.

“Saat ini masih dibutuhkan pembangunan pengaman pantai sekitar 80 kilometer lagi. Itu mencakup seluruh wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis, baik di Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, maupun pesisir yang berada di daratan Pulau Sumatera,” tambahnya.

Dengan adanya kembali dukungan anggaran dari pemerintah pusat, diharapkan upaya penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis dapat terus berlanjut dan memberikan perlindungan bagi wilayah pesisir serta masyarakat yang bermukim di sekitarnya.