Kasus HIV Baru Tercatat di Bengkalis, Wabup Ajak Semua Pihak Lakukan Pencegahan

RRI.CO.ID, Bengkalis - Sebanyak 35 kasus HIV baru tercatat di Kabupaten Bengkalis sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 13 kasus memiliki faktor risiko LSL atau lelaki seks dengan lelaki.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tersebut disampaikan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bengkalis, Rita Puspa, dalam Rapat Koordinasi Program Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Bengkalis, Rabu 26 Agustus 2026

Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Bengkalis berada di urutan kedua kasus HIV/AIDS terbanyak di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru.

Angka tersebut menjadi perhatian dalam upaya pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Bengkalis. Pemerintah daerah bersama KPA mendorong penguatan edukasi, deteksi dini, pendampingan, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS.

Rita Puspa mengatakan penanggulangan HIV/AIDS tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan. Peran masyarakat juga diperlukan, terutama dalam meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan dan mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV.

Sejumlah langkah telah dilakukan KPA Kabupaten Bengkalis untuk memperkuat keterlibatan masyarakat. Di antaranya pembentukan Pokja Peduli HIV dan AIDS di Kecamatan Mandau dan Pinggir serta Warga Peduli AIDS di sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Bengkalis, Mandau, Pinggir, dan Bathin Solapan.

KPA juga membentuk kelompok perempuan dan mahasiswa peduli AIDS serta memberikan pelatihan kepada kader penggerak masyarakat.

Edukasi dilakukan di sejumlah lingkungan, termasuk perguruan tinggi dan sekolah. Materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan pencegahan dan penularan HIV, tetapi juga hak-hak orang dengan HIV.

Upaya pendampingan juga dilakukan terhadap anak dengan HIV yang ditelantarkan orang tuanya.

Menurut Rita, persoalan stigma masih menjadi salah satu tantangan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Karena itu, KPA melakukan koordinasi dan mediasi ketika muncul persoalan di tengah masyarakat.

Langkah lainnya dilakukan dengan mendorong penerbitan surat edaran mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada perangkat daerah, organisasi, kecamatan, desa, dan kelurahan.

Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan penanganan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan tersebut.

“Persoalan HIV/AIDS adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bagus.

Ia menilai edukasi harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai HIV/AIDS.

Informasi yang tepat dinilai penting bukan hanya untuk mencegah penularan, tetapi juga mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV maupun orang yang hidup bersama HIV/AIDS.

“Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang keliru. Edukasi harus terus dilakukan agar masyarakat memahami cara pencegahan, penularan, serta pentingnya mendapatkan layanan kesehatan,” tegasnya.

Selain edukasi, Bagus mendorong penguatan deteksi dini dan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan. Pemeriksaan, pendampingan, dan penanganan diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan berkesinambungan.

Ia menegaskan, upaya penanggulangan HIV/AIDS harus berjalan secara terpadu, mulai dari pencegahan, deteksi, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan.

“Penanggulangan HIV/AIDS adalah tugas kita semua. Upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama dan kompak,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap penguatan kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas pencegahan HIV/AIDS sekaligus mendorong masyarakat lebih terbuka mengakses informasi dan layanan kesehatan.

Upaya tersebut juga diarahkan untuk memastikan orang dengan HIV tetap mendapatkan dukungan dan perlindungan tanpa stigma maupun diskriminasi.