Task Force Lintas Kementerian Optimalkan Penerbangan Haji dan Perkuat Ekonomi

RRI.CO.ID, Bengkalis – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) membentuk task force lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero) guna mengoptimalkan pemanfaatan penerbangan haji sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji dan pariwisata nasional. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sekaligus persiapan penyelenggaraan haji tahun 2027.

Pembentukan task force tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Glenny H. Kairupan di Jakarta.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa optimalisasi penerbangan haji merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih produktif. Selain meningkatkan efisiensi operasional penerbangan, langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sektor pariwisata nasional melalui peningkatan kunjungan wisatawan dari Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah.

"Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia," ujar Dahnil, Minggu 28 Juni 2026.

Menurut Dahnil, pemerintah Indonesia telah memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang memungkinkan maskapai Indonesia mengangkut penumpang pada rute penerbangan kembali dari Arab Saudi menuju Indonesia. Peluang tersebut menjadi dasar pengembangan skema pemanfaatan empty flight, yaitu penerbangan yang selama ini kembali ke Indonesia tanpa penumpang setelah mengantarkan jemaah haji.

Melalui skema tersebut, kapasitas penerbangan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah menuju berbagai destinasi unggulan di Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan devisa negara sekaligus memperluas manfaat ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji.

Dahnil menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi Indonesia.

"Setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa (cash outflow), tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa (cash inflow) yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional," jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan ekosistem ekonomi haji memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya berfokus pada aspek pelayanan ibadah, tetapi juga menjadi instrumen penguatan sektor pariwisata, logistik, transportasi udara, serta industri pendukung lainnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menyampaikan kesiapan Kementerian Pariwisata untuk memperkuat promosi destinasi wisata Indonesia di pasar Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah melalui kampanye digital, kegiatan business matching, serta berbagai program pemasaran terpadu.

"Potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar. Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia," ujar Ni Luh Puspa.

Selain memberikan manfaat bagi sektor pariwisata, optimalisasi penerbangan haji juga diharapkan semakin memperkuat posisi PT Garuda Indonesia (Persero) sebagai maskapai nasional dalam penyelenggaraan penerbangan haji dan umrah.

Task force lintas kementerian yang telah dibentuk akan segera menyusun langkah teknis, skema operasional, serta mekanisme koordinasi lintas sektor guna memastikan program tersebut dapat mulai diterapkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Pemerintah berharap kolaborasi ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi haji yang lebih kuat, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional.