RRI.CO.ID, Jakarta - Upaya melindungi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terus diperkuat pemerintah. Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan pengawasan sekaligus menekan praktik haji nonprosedural yang kerap merugikan calon jemaah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Senin 20 April 2026. Pertemuan ini membahas penguatan Tim Gabungan Penanganan Haji Nonprosedural, pertukaran data antarinstansi, hingga strategi pencegahan praktik haji ilegal yang masih ditemukan di sejumlah daerah.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid antarinstansi. Menurutnya, sinergi menjadi kunci utama dalam mempercepat penanganan kasus sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku.

“Melalui koordinasi yang kuat, penanganan haji nonprosedural bisa dilakukan lebih efektif dan cepat,” ujarnya.

Ia juga menekankan kehadiran negara sangat penting dalam menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah haji dan umrah secara resmi.

Sementara itu, Wakabaintelkam Polri, Nanang Rudi Supriatna, mengungkapkan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji merupakan instruksi langsung pimpinan Polri sebagai respons atas berbagai persoalan di lapangan.

“Satgas Haji ini dibentuk hingga ke tingkat Polres. Kami berkolaborasi dengan Kementerian Haji sampai ke daerah, termasuk di tingkat kabupaten/kota,” jelasnya.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pengawasan terhadap penyelenggaraan haji semakin ketat serta mampu menutup celah praktik ilegal yang selama ini merugikan masyarakat. Sinergi antara Kemenhaj dan Polri diharapkan dapat menghadirkan sistem yang lebih transparan, aman, dan terpercaya bagi seluruh calon jemaah haji Indonesia.