RRI.CO.ID, Bengkalis - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan guna mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M. Kegiatan strategis ini berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dalam arahannya, Menteri Haji dan Umrah menegaskan sejumlah strategi utama sebagai respons atas dinamika penyelenggaraan haji di lapangan. Fokus tersebut meliputi pengetatan perizinan dan pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) guna mencegah praktik penipuan, perbaikan sarana pelatihan petugas, serta revitalisasi Asrama Haji untuk menjaga kualitas dan citra layanan kepada jemaah.

Selain itu, Menhaj juga menekankan pentingnya penguatan peran kehumasan lintas direktorat agar informasi kebijakan dan layanan haji tersampaikan secara efektif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat luas. 

“Kita akan terapkan kebijakan monitoring ketat melalui evaluasi kinerja pejabat setiap enam bulan sekali guna menjamin birokrasi yang lincah dan bertanggung jawab. Faktor keselamatan jemaah juga menjadi prioritas tertinggi di atas segalanya,” tegas Mochamad Irfan Yusuf, Senin, 26 Januari 2026.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan transparansi, khususnya dalam penyerahan serta pengelolaan anggaran operasional haji. Ia juga menekankan integrasi data jemaah melalui aplikasi Nusuk yang dinilai menunjukkan progres signifikan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, dalam laporannya menyampaikan bahwa interkoneksi data jemaah melalui aplikasi Nusuk saat ini berjalan dengan baik. Ia menyebutkan bahwa input data petugas haji telah mencapai hampir 100 persen atau sekitar 99 persen.

Puji Raharjo juga melaporkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M tengah berlangsung secara paralel, dengan fokus pendalaman tugas dan fungsi di masing-masing Daerah Kerja (Daker). Di sisi lain, proses rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) Nasional berjalan seiring dengan tahapan pelunasan jemaah haji reguler.

Untuk menjamin kualitas bimbingan manasik, Kementerian Haji dan Umrah memastikan kuota pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di setiap provinsi telah terpenuhi, serta pengadaan buku pedoman manasik yang terus berjalan.

“Tidak hanya berfokus pada pelayanan ibadah, Kementerian Haji dan Umrah juga menguatkan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, memaparkan sejumlah langkah strategis, antara lain penyediaan makanan siap saji (ready to eat) dan bumbu pasta khas Indonesia bagi jemaah, pemanfaatan area komersial di Arab Saudi untuk mendukung kebutuhan jemaah sekaligus mempromosikan produk nasional, serta pemenuhan pengiriman beras dan komoditas lainnya ke Tanah Suci,” terang Puji Raharjo. 

Rakor Pimpinan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho, Inspektur Jenderal Dendi Suryadi, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan, Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Al Rasyid, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI.