RRI.CO.ID, Bengkalis - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) terus memperkuat transformasi layanan haji dengan mengintegrasikan kepentingan jemaah dan pemberdayaan ekonomi nasional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Efendi, Selasa, 27 Januari 2026, menyampaikan, dana penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai sekitar Rp18 triliun per tahun memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat berlapis. Dana tersebut tidak hanya mendukung layanan jemaah, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Harapan Presiden dan Menteri jelas, dana haji tidak hanya terserap di Arab Saudi, tetapi sebagian besar bisa dirasakan masyarakat Indonesia melalui produk dan layanan UMKM,” ujar Jaenal Efendi.

Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Kemenhaj memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri untuk layanan konsumsi jemaah, khususnya di Armuzna. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan bumbu khas Indonesia serta makanan siap saji atau ready to eat (RTE) yang diproduksi pelaku usaha nasional.

“Sebanyak 22 jenis bumbu bercita rasa Indonesia dengan kebutuhan lebih dari 400 ton serta sekitar 3,9 juta paket RTE disiapkan oleh UMKM yang telah memenuhi standar Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Produk tersebut telah melalui uji cita rasa dan keamanan pangan,” katanya. 

Selain meningkatkan kenyamanan jemaah, langkah ini juga membuka peluang pasar ekspor nyata bagi UMKM Indonesia. Nilai ekonomi dari pengadaan bumbu tahun ini diperkirakan mencapai Rp63 miliar, sementara pengadaan RTE berpotensi menciptakan perputaran ekonomi dalam skala jutaan riyal.

Tidak hanya itu, Kemenhaj juga tengah menginisiasi ekspor beras Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Inisiatif ini sejalan dengan kondisi surplus panen nasional yang mencapai lebih dari dua juta ton beras. “Sudah saatnya beras Indonesia hadir di dapur haji, agar jemaah dapat mengonsumsi beras yang sesuai selera dan kualitas yang mereka kenal,” ucap Jaenal.

Untuk mendukung rencana tersebut, Kemenhaj telah berkoordinasi dengan Bulog, Kementerian Pertanian, serta importir dan dapur penyedia layanan konsumsi haji di Arab Saudi guna memastikan aspek harga, kualitas, dan keberlanjutan pasokan.

Dalam rangka meningkatkan layanan bagi jemaah sekaligus memperluas akses pasar UMKM, Kemenhaj juga mengembangkan platform oleh-oleh haji. Melalui platform ini, jemaah dapat membeli produk UMKM sebelum keberangkatan dengan pengiriman langsung ke rumah masing-masing.

Produk yang disiapkan antara lain kurma lokal dari Nusa Tenggara Barat dan Pasuruan, tasbih, sajadah, serta berbagai produk kerajinan dan makanan khas daerah. Untuk mendukung program tersebut, Kemenhaj akan menggelar Expo UMKM Oleh-Oleh Haji yang dibagi dalam wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.

Selain itu, Kemenhaj juga menyiapkan tenan UMKM di lobi hotel jemaah di Mekkah dan Madinah. Sekitar 280 hotel akan dimanfaatkan sebagai ruang layanan yang menyediakan makanan serta produk khas Indonesia guna meningkatkan kenyamanan jemaah di Tanah Suci.

Sebagai penguatan tata kelola, Ditjen PE2HU membentuk tiga fungsi utama, yakni pengendalian keuangan haji, pengendalian kemitraan, dan pengendalian standardisasi produk. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan haji berjalan tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kemenhaj menargetkan platform ekosistem ekonomi haji dapat diluncurkan pada awal Februari sebagai sarana business matching dan integrasi layanan haji dan umrah berbasis ekonomi nasional.