Dinsosnaker Telusuri Penerima Bantuan yang Masih Beraktivitas di Jalan

RRI.CO.ID, Baubau - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Baubau menemukan sejumlah pemulung dan anak jalanan yang sebelumnya telah menerima bantuan sosial, namun masih beraktivitas di jalan. Temuan ini menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan dan mampu mengurangi kerentanan keluarga.

Dinsosnaker bersama tim lintas sektor turun langsung ke sejumlah titik aktivitas masyarakat rentan, di antaranya kawasan perempatan SMAN 2 Baubau, eks Kantor Dinas Sosial, eks Kantor Penerangan, perempatan SDN 3 Baubau, serta simpangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pemantauan dilakukan melalui wawancara, asesmen, pendataan, edukasi, serta penelusuran bantuan yang telah diterima.

Kepala Dinsosnaker Kota Baubau, Siti Amalia Abibu mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan gelandangan dan pengemis, khususnya anak-anak, tidak berhenti pada penertiban. Pemerintah ingin mengetahui kondisi keluarga sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang membuat mereka tetap beraktivitas di jalan.

“Tim terpadu hari ini turun bersama untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis, khususnya anak-anak yang ada di Kota Baubau,” jelasnya, Kamis, 10 September 2026.

Di kawasan eks Kantor Penerangan, tim menemukan keluarga pemulung yang masuk dalam kelompok rentan. Dari hasil asesmen, terdapat tiga orang pemulung dan anak jalanan di kawasan eks Kelurahan Lamangga yang sebelumnya telah menerima bantuan Atensi berupa pemenuhan hidup layak atau sembako dari Sentra Meohai Kementerian Sosial RI pada periode 2025 hingga 2026.

Salah satu dari tiga penerima tersebut juga tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya. Temuan serupa ditemukan pada seorang pemulung di trotoar wilayah Kelurahan Wale yang sebelumnya telah menerima bantuan Atensi berupa pemenuhan hidup layak atau sembako.

Sementara di kawasan lampu merah Kilo 1, Kelurahan Batulo, tim menemukan anak yang sebelumnya menerima bantuan perlengkapan sekolah dari Dinsosnaker Kota Baubau. Dalam pemantauan yang sama, ditemukan pula seorang anak yang telah putus sekolah.

Siti Amalia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap bantuan sosial yang telah disalurkan. Menurutnya, bantuan harus disesuaikan dengan kondisi terbaru penerima agar intervensi pemerintah tidak hanya bersifat sementara.

“Pendataan ini sangat penting untuk merencanakan masa depan dan penyelesaian akar masalah yang dihadapi para pemulung selama ini. Kita ingin menyelesaikan permasalahan mereka secara permanen dan bersifat humanis,” ungkapnya.

Dinsosnaker akan melakukan verifikasi dan validasi faktual terhadap masyarakat yang belum menerima bantuan, termasuk memastikan data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan masing-masing keluarga. Bagi warga yang belum terdata, pemerintah akan mengusulkan melalui mekanisme Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui SIKS-NG oleh operator desa atau kelurahan.

Sementara masyarakat yang telah terdata tetapi belum memperoleh bantuan akan diusulkan sesuai mekanisme program yang berlaku. Dinsosnaker juga akan berkoordinasi dengan Sentra Meohai Kemensos RI untuk mengusulkan bantuan Atensi berdasarkan hasil asesmen dan kelengkapan data pendukung.

Intervensi tidak hanya diarahkan pada bantuan sembako atau PKH. Pemerintah juga akan melihat kebutuhan lain, termasuk bantuan perlengkapan sekolah dan program pendampingan, dengan melibatkan perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yang masih beraktivitas di jalan karena menghadapi berbagai risiko, mulai dari kecelakaan hingga kekerasan dan eksploitasi. Dinsosnaker akan memberikan edukasi kepada keluarga agar anak tidak dilibatkan dalam aktivitas yang membahayakan keselamatan dan mengganggu hak mereka untuk memperoleh pendidikan.

“Selanjutnya kita akan melihat anak-anak mereka yang menjadi gelandangan agar tidak lagi mengemis di jalan, karena sangat berisiko terhadap keselamatan mereka,” ujarnya.

Bagi anak yang telah putus sekolah, pemerintah akan berkoordinasi untuk membuka kembali akses pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pilihannya dapat diarahkan melalui pendidikan formal maupun program seperti Sekolah Rakyat atau pondok pesantren bagi anak yang berminat menempuh jalur tersebut.

Dinsosnaker bersama tenaga Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kemensos RI akan melanjutkan pendampingan terhadap keluarga yang ditemukan di lapangan. Koordinasi juga diperkuat bersama kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait agar penanganan tidak berhenti setelah pendataan dilakukan.

Melalui pendekatan berbasis data dan humanis, pemerintah menargetkan masyarakat rentan tidak hanya memperoleh bantuan, tetapi juga memiliki jalan keluar dari persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi.

Khusus bagi anak-anak, pemerintah memastikan jalanan tidak menjadi ruang untuk mencari penghidupan, melainkan pendidikan dan lingkungan keluarga yang aman menjadi bagian dari masa depan mereka.