RRI.CO.ID, Baubau - Pemerintah Kota Baubau memperkuat penanganan anak jalanan melalui sinergi lintas sektor dengan pendekatan humanis dan berkelanjutan. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Anak Jalanan yang digelar DP3AKB Kota Baubau, Kamis, 3 September 2026.
Rapat yang berlangsung di Kantor DP3AKB Kota Baubau itu melibatkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, Kesra, kecamatan, UPTD PPA, serta pekerja sosial.
Kepala DP3AKB Kota Baubau Abdul Rahman mengatakan, persoalan anak jalanan tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah ketertiban umum. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga, pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan anak.
“Kita perlu melihat persoalan ini secara utuh. Penanganannya harus dilakukan bersama-sama dan dengan pendekatan yang humanis,” ujar Abdul Rahman.
Dalam rapat terungkap, sejumlah anak jalanan sebelumnya telah didata, diberikan pendekatan persuasif, bahkan mendapatkan bantuan sosial. Namun, sebagian di antaranya kembali melakukan aktivitas meminta-minta di sejumlah perempatan, persimpangan, pasar, dan fasilitas publik.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak cukup hanya melalui penertiban maupun pemberian bantuan sosial. Pemerintah perlu menyentuh akar persoalan melalui pendampingan anak, penguatan pengasuhan, keberlanjutan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Masyarakat juga diimbau tidak membiasakan memberikan uang secara langsung kepada anak yang berada di jalan. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas meminta-minta terus berlangsung.
Rapat koordinasi membahas pemetaan titik-titik aktivitas anak jalanan sekaligus asesmen terhadap kondisi masing-masing anak. Asesmen mencakup latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan, pengasuhan, hingga lingkungan sosial.
Dari hasil pemetaan dan asesmen tersebut, pemerintah akan menyusun strategi penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Langkahnya mencakup pencegahan, patroli secara humanis dan persuasif, asesmen, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi anak ke keluarga dan masyarakat.
Pembagian tugas antarinstansi juga diperkuat, termasuk pendataan dan pemetaan wilayah, asesmen serta pemulangan anak kepada keluarga, koordinasi di tingkat kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Pemerintah juga mendorong tindakan tegas terhadap pihak yang mengeksploitasi anak. Koordinasi melalui tim terpadu dinilai penting agar penanganan tidak berjalan secara parsial antarinstansi.
Abdul Rahman menegaskan, tujuan penanganan bukan sekadar memindahkan anak dari jalan, tetapi memutus mata rantai yang menyebabkan mereka kembali ke jalan.
Karena itu, setiap intervensi harus memastikan anak mendapatkan perlindungan, kembali ke lingkungan keluarga yang aman, tetap mengakses pendidikan, serta memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya.
Pemerintah Kota Baubau berharap sinergi lintas sektor tersebut menjadi langkah konkret dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih terpadu.
Upaya itu sekaligus memperkuat komitmen daerah agar anak-anak tidak menjadikan jalan sebagai tempat menggantungkan kehidupan, tetapi dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, layak, dan mendukung masa depan mereka.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....