RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi di Kendari, Kamis, 16 Juli 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan DP3AP2KB Sultra itu dibuka Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Sultra, Rony Yakob. Pendampingan bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender pada setiap tahapan pembangunan.

"PUG merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara," ujar Rony Yakob. Menurutnya, perspektif gender harus menjadi bagian dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Rony Yakob menilai berbagai persoalan seperti kemiskinan, stunting, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah didorong menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun program yang responsif gender, termasuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Pendampingan juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Rony menambahkan implementasi PUG yang berkualitas menjadi salah satu indikator penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Seluruh perangkat daerah diharapkan terus memperkuat sinergi dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).