RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama DPRD Provinsi Sultra akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Persetujuan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa, 21 Juli 2026. Ranperda selanjutnya akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebelum persetujuan, rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil pembahasan menyatakan ranperda layak disetujui untuk diproses ke tahap berikutnya.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengatakan pertanggungjawaban APBD bukan hanya memenuhi kewajiban administratif. Menurutnya, hal itu merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan hanya sekadar kewajiban administratif atau pemenuhan mandat konstitusional, tetapi merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas kita dalam mengelola keuangan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sultra yang lebih baik lagi," tegas Gubernur.

Gubernur menjelaskan pembangunan sepanjang Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada sejumlah sektor prioritas. Di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan berbasis agromaritim.

Gubernur juga mengapresiasi DPRD yang telah memberikan berbagai masukan strategis selama pembahasan ranperda. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan pengelolaan APBD ke depan.

Andi Sumangerukka menginstruksikan seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti seluruh catatan DPRD. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Saya instruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD, selanjutnya jadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kinerja yang lebih baik lagi," ujarnya.

Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sultra. Gubernur berharap sinergi eksekutif dan legislatif terus terjaga untuk mewujudkan Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius.