RRI.CO.ID, Baubau – Pemerintah Kota Baubau menggelar apel pagi rutin yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Baubau, Senin 15 Juni 2026.

Dalam apel tersebut, Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait peningkatan disiplin ASN, percepatan implementasi digitalisasi birokrasi, penyerapan anggaran, hingga tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke sejumlah kementerian di Jakarta.

Di hadapan peserta apel, Wa Ode Hamsinah Bolu memberikan apresiasi atas meningkatnya tingkat kehadiran dan kedisiplinan ASN dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa disiplin harus terus dijaga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

"Marilah kita tegakkan kedisiplinan kita. Ibarat satu korps yang besar, atau sebuah pesawat yang besar, masing-masing dari kita adalah sekrup yang dibutuhkan untuk menerbangkan pesawat ini dengan lebih baik," ujarnya.

Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah implementasi kebijakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2026. Menurutnya, digitalisasi administrasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan efisien.

Meski telah berjalan, Wawali mengaku masih menerima laporan bahwa penerapan TTE di sejumlah perangkat daerah belum mencapai target maksimal. Karena itu, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya.

Wawali juga menginstruksikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan pendampingan teknis kepada OPD yang masih mengalami hambatan dalam penerapan sistem digital tersebut.

"Digitalisasi administrasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kita ingin Baubau, bahkan Sulawesi Tenggara, menjadi daerah yang terdepan dalam modernisasi birokrasi," tegasnya.

Selain isu digitalisasi, Wa Ode Hamsinah Bolu juga menyoroti capaian pelaksanaan program dan penyerapan anggaran menjelang berakhirnya semester pertama tahun anggaran 2026. Seluruh OPD diminta bergerak cepat menuntaskan program kerja yang telah direncanakan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun.

Wawali mengingatkan agar seluruh jajaran mencermati arah kebijakan fiskal nasional tahun 2027 yang mengarah pada efisiensi anggaran. Karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta lebih cermat dalam menyusun prioritas program, melakukan rekonsiliasi kegiatan, serta memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia secara optimal.

"Ke depan tantangan fiskal semakin besar. Kita harus siap sejak dini, meluruskan barisan dan menyusun prioritas pembangunan secara lebih terukur tanpa mengeluh," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wawali juga memaparkan hasil kunjungan kerja bersama Wali Kota Baubau ke sejumlah kementerian di Jakarta, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurutnya, kunjungan tersebut menghasilkan sejumlah peluang dan dukungan program dari pemerintah pusat yang berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Baubau, termasuk peluang kerja di luar negeri bagi generasi muda yang belum memiliki pekerjaan.

Untuk itu, ia meminta seluruh kepala OPD agar aktif mengawal tindak lanjut program-program yang telah dijanjikan pemerintah pusat dengan menyiapkan data yang akurat dan valid sebagai dasar pelaksanaan bantuan maupun intervensi program di daerah.

"Komitmen dan kesiapan data menjadi kunci agar berbagai bantuan dan program yang telah dijanjikan dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.