RRI.CO.ID, Buton - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin, 15 Juni 2026.

Rakor yang dipusatkan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri itu juga dirangkaikan dengan dukungan pemerintah daerah pada kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026, penandatanganan surat edaran bersama, serta penyerahan sampul peringatan sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin mengikuti kegiatan tersebut dari Anjungan Kantor Bupati Buton bersama para asisten, staf ahli bupati, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menyampaikan, inflasi nasional secara tahunan (year on year) pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang target pemerintah sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.

“Artinya inflasi nasional masih terkendali dan berada pada sasaran yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Tito.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 2 Juni 2026, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. Komoditas cabai tercatat memberikan andil terbesar terhadap kenaikan inflasi, disusul minyak goreng.

“Khusus untuk komponen makanan, minuman dan tembakau, komoditas cabai menjadi penyumbang inflasi tertinggi sebesar 0,08 persen, diikuti minyak goreng,” ujarnya.

Tito juga mengapresiasi stabilitas harga beras yang hingga saat ini tidak memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan stok dan distribusi beras.

Meski demikian, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan harga sejumlah komoditas strategis, terutama minyak goreng yang masih mengalami fluktuasi di berbagai wilayah.

“Nah yang mungkin perlu diwaspadai adalah minyak goreng karena merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Ada 165 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga dan 73 daerah mengalami penurunan,” katanya.

Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.