KBRN, Baubau: Realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau mencapai Rp688,99 milyar pada posisi Februari 2025.

Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) KPPN Baubau, Adiatma, mengatakan realisasi tersebut berarti mencapai sekitar 13,09 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,26 triliun.

Realisasi Belanja APBN dominan ditopang oleh kinerja Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan sebesar Rp621,02 milyar atau 13,67 persen dari total pagu Rp4,54 triliun, kepada enam pemerintah kota/kabupaten di wilayah kepulauan Buton. Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Wakatobi.

"Apabila dirinci, realiasi TKD yang telah disalurkan tersebut terdiri dari realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp14,42 milyar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp505,29 milyar, Dana Alokasi Khusus NonFisik Rp80,24 milyar, dan Dana Desa Rp21,06 milyar," ujarnya, Senin (10/3/2025).

Selain TKD, Belanja APBN juga dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada 106 Satker Kementerian/Lembaga (K/L) lingkup pembayaran KPPN Baubau. Per akhir Februari telah terealisasi Rp67,97 milyar atau 9,43 persen dari alokasi pagu Rp720,54 milyar.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp48,92 milyar, Belanja Barang Rp17,47 milyar, dan Belanja Modal Rp1,57 milyar.

Secara persentase realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami sedikit perlambatan apabila dibandingkan periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya yang sampai akhir Februari 2024 terealisasi sebesar Rp135,86 milyar atau 12,17 persen dari pagu saat itu.

Satuan kerja K/L menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden melalui proses identifikasi belanja non prioritas, sehingga pada awal tahun ini satuan kerja KL masih menahan untuk belanja.

Diharapkan setelah proses identifikasi belanja dan juga revisi anggaran telah tuntas, satker dapat segera kembali mengeksekusi belanja prioritas yang telah disetujui, sehingga dapat mengejar realisasi penyerapan anggaran di triwulan I 2025.

Belanja APBN khususnya yang sifatnya produktif, penting untuk tetap segera direalisasikan, karena memiliki multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.