Kanwil Kemenkum Sultra Perkuat Komitmen Pelayanan Publik Berintegritas

RRI.CO.ID, Baubau - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) mengikuti Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertema “Komitmen Moral dan Profesional dalam Memberikan Layanan Secara Adil, Transparan, dan Akuntabel”, Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.

Konsolidasi tersebut melibatkan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan diikuti secara langsung maupun virtual oleh para pejabat pusat dan daerah dari seluruh Indonesia.

Hadir dalam kegiatan itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Hukum, Menteri HAM, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, para wakil menteri, pejabat pimpinan tinggi, serta pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan kementerian terkait.

Sementara itu, secara virtual kegiatan diikuti oleh para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah HAM, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta jajaran Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.

Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan pelayanan publik merupakan wajah organisasi yang mencerminkan kualitas kinerja institusi.

“Tema yang diangkat dalam kegiatan ini mengingatkan kita bahwa pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar layanan, tetapi juga menyangkut integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Saya berharap seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sultra terus menjaga komitmen tersebut sehingga kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Topan.

Melalui konsolidasi ini, peserta mendapatkan penguatan mengenai pentingnya menjunjung tinggi nilai moral dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel ditegaskan sebagai prinsip utama yang harus diterapkan oleh setiap aparatur negara.

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana menyelaraskan persepsi dan memperkuat koordinasi antarunit kerja. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sultra dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang hukum. Penguatan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang responsif, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.