Wabup Buton: Penanganan Stunting Harus Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan

RRI.CO.ID, Buton - Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Penanganan stunting dinilai tidak cukup menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, pemerintah desa hingga keluarga.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, saat membuka Gerakan Cegah Stunting dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-67 Kabupaten Buton dan Hari Jadi ke-23 Pasarwajo sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton di Pelataran Perkantoran Takawa, Kamis, 2 Juli 2026.

Kegiatan itu turut menghadirkan dr. H. Muh. Hayyun, M.Kes., Sp.A. sebagai narasumber serta dihadiri kepala OPD, Ketua TP PKK Buton, Ketua Dharma Wanita Persatuan, camat, lurah, kepala desa, dan sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan gerakan tersebut sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia yang unggul.

"Masalah stunting di Buton ini merupakan masalah serius bagi kita semua. Sehingga penanganannya tidak boleh hanya satu sektor saja, tetapi harus melibatkan semua. Dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, pemerintah desa hingga keluarga sebagai garda terdepan dalam memenuhi gizi anak," kata Syarifudin membacakan sambutan Bupati.

Syarifudin mengungkapkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Buton tercatat 28,8 persen. Sementara berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Tahun 2025, angkanya menurun menjadi 20,94 persen.

Menurut Syarifudin capaian itu menunjukkan adanya kemajuan, namun angka prevalensi stunting masih tergolong tinggi sehingga membutuhkan upaya yang lebih masif dan berkelanjutan.

"Pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bekerja lebih keras untuk mencapai target prevalensi stunting tahun 2029 menjadi 14,2 persen. Target tersebut hanya dapat diwujudkan melalui gerakan pencegahan stunting yang dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujarnya.

Selain memperkuat kolaborasi lintas sektor, Wakil Bupati juga mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi pencegahan stunting, terutama di lingkungan sekolah.

"Di era sekarang ini, sosialisasi pencegahan stunting akan lebih efektif dan efisien jika memanfaatkan digitalisasi, misalnya melalui pemutaran video singkat tentang edukasi pencegahan stunting di sekolah-sekolah sebelum mata pelajaran dimulai," katanya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi komitmen Gerakan Cegah Stunting oleh para pemangku kepentingan sebagai bentuk penguatan sinergi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton. Usai kegiatan, Wakil Bupati meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis yang digelar di Aula Kantor Dinas Kesehatan Gedung B Takawa.