RRI.CO.ID, Buton Selatan - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) memastikan ketersediaan pangan di daerah tetap dalam kondisi aman dan terkendali. Sekaligus mulai memfokuskan distribusi bantuan ke wilayah kepulauan.

Kepastian ini disampaikan usai kegiatan pemeriksaan kualitas cadangan beras pemerintah di gudang Bulog Baubau, Kamis 26 Maret 2026, yang dihadiri Asisten II Setda Buton Selatan, Meizat Amril Tamim, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, La Ode Muhamad Idris, serta jajaran Perum Bulog Cabang Baubau.

Dalam kesempatan tersebut, Amril menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan kini mulai diarahkan ke wilayah kepulauan, setelah sebelumnya lebih difokuskan di wilayah daratan menjelang Idulfitri.

“Penyaluran sudah mulai berjalan ke wilayah kepulauan dan akan terus berlanjut sesuai jadwal,” ujarnya.

Bantuan pangan ini merupakan program nasional yang diberikan secara gratis kepada masyarakat penerima manfaat, berbeda dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual dengan harga terjangkau di pasaran.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, La Ode Muhamad Idris, menambahkan setiap kepala keluarga (KK) menerima bantuan untuk dua bulan, yakni Februari dan Maret 2026, berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat tahun ini meningkat signifikan, dari 6.900 KK menjadi 13.545 KK, dengan total penerima manfaat di wilayah Buton Selatan mencapai sekitar 27.000 orang berdasarkan data Bulog.

Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Baubau, Ritno, memastikan stok pangan di Sultra berada pada level sangat aman dan diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hingga beberapa tahun ke depan. “Stok aman, masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Selain memastikan ketersediaan, kegiatan tersebut juga diisi dengan pengecekan kualitas beras sebelum disalurkan. Bulog memastikan beras yang didistribusikan telah melalui proses seleksi agar tetap layak konsumsi.

Pengawasan terhadap stabilitas harga di pasar juga terus dilakukan agar tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Masyarakat diimbau untuk segera melapor apabila menemukan bantuan pangan yang tidak sesuai standar agar dapat segera ditindaklanjuti.