KBRN, Batam: Tahun 2025 menandai babak penting dalam arah pendidikan tinggi Indonesia. Negara memperkenalkan pergeseran kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka menuju paradigma Kampus Berdampak, dengan penekanan pada kontribusi nyata perguruan tinggi bagi masyarakat dan pembangunan. Secara normatif, perubahan ini mengandung semangat progresif. Namun sebagaimana setiap kebijakan publik, ia perlu diuji secara kritis sebelum diterima sebagai arah yang niscaya dan tak terbantahkan.
Perubahan yang digerakkan negara membawa asumsi implisit bahwa persoalan utama pendidikan tinggi terletak pada minimnya dampak. Asumsi ini patut dipertanyakan. Banyak problem struktural—ketimpangan akses, komersialisasi pendidikan, dan beban birokrasi—belum diselesaikan secara tuntas. Ketika tuntutan dampak didorong tanpa pembenahan fondasi keadilan, pendidikan tinggi berisiko direduksi menjadi instrumen pembangunan, bukan ruang refleksi dan koreksi terhadap arah pembangunan itu sendiri.
Orientasi kebijakan yang menekankan hasil terukur juga mengandung bahaya reduksionisme. Dampak sosial cenderung dipersempit menjadi indikator kinerja, laporan program, dan statistik capaian. Dalam perspektif kritis, kecenderungan ini mencerminkan logika teknokratis yang menyingkirkan dimensi etik dan kemanusiaan pendidikan. Pengetahuan diperlakukan sebagai alat produksi, bukan sebagai proses pembentukan kesadaran yang berpihak pada mereka yang tersisih.
Tekanan kebijakan tersebut kemudian diteruskan ke perguruan tinggi sebagai institusi. Di satu sisi, kampus dituntut patuh dan adaptif; di sisi lain, ia diharapkan tetap menjaga otonomi dan integritas akademik. Dalam situasi ini, banyak institusi memilih jalur aman: menyesuaikan diri secara administratif tanpa membongkar kerangka berpikir yang lebih mendasar. Perubahan berjalan, tetapi lebih menyerupai penyesuaian teknis daripada pembaruan makna.
Kondisi tersebut membentuk iklim akademik yang relatif seragam. Pengajaran cenderung diarahkan pada pola yang dapat direplikasi dan dilaporkan, sementara ruang untuk membangun pendekatan pengajaran yang personal, kontemplatif, dan berakar pada pengalaman konkret semakin menyempit. Perlahan, tumbuh kecenderungan untuk mengikuti satu arus pemikiran yang dianggap selaras dengan kehendak kebijakan dan stabilitas institusional, alih-alih merawat keberagaman _school of thought_ yang menjadi napas universitas.
Dalam iklim yang demikian, orientasi pada kinerja dan insentif turut membentuk cara dosen dan tenaga pengajar memaknai perannya. Aktivitas akademik dijalankan dengan perhitungan rasional: apa yang diakui, apa yang dinilai, dan apa yang memberi keuntungan material. Relasi pedagogik berisiko kehilangan kedalaman dialogisnya, karena proses belajar lebih diarahkan untuk memenuhi standar daripada menumbuhkan kesadaran kritis dan empati sosial.
Situasi ini tidak lahir dari niat buruk personal, melainkan dari struktur yang secara sistemik mendorong keseragaman dan kehati-hatian. Dalam struktur seperti itu, pengajaran yang reflektif dan kontemplatif sering kali dipandang tidak efisien, sementara pemikiran yang terlalu kritis dianggap tidak produktif. Pendidikan tinggi tetap berjalan, tetapi bergerak dalam batas-batas yang aman dan dapat diprediksi.
Padahal, pendidikan tinggi memikul tanggung jawab moral yang melampaui kepatuhan kebijakan. Kampus berdampak seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya program atau luasnya jangkauan, tetapi dari keberanian institusional untuk merawat keberpihakan pada keadilan sosial. Dampak sejati lahir ketika perguruan tinggi berani memelihara keragaman pemikiran, membela yang lemah, dan membuka ruang dialog yang jujur tentang arah bangsa.
Refleksi ini, pada akhirnya, juga merupakan cermin yang diletakkan di hadapan negara, institusi, dan para pengajar dari dosen muda hingga guru besar. Pemerintah boleh terus merancang perubahan, kampus boleh sibuk menghitung dampak, dan para pengajar boleh merasa telah menjalankan tugasnya dengan tertib, tetapi pendidikan akan tetap kehilangan ruhnya jika semua merasa cukup tanpa pernah sungguh-sungguh bertanya. Ilmu tidak tumbuh dari kepatuhan yang rapi, melainkan dari kesediaan untuk mengoreksi diri dan mendengar suara yang lemah. Ketika negara berani rendah hati, institusi berani membuka ruang makna, dan pengajaran kembali dijalani sebagai laku kemanusiaan yang personal dan kontemplatif, di situlah pendidikan menemukan masa depannya—bukan sebagai mesin kebijakan, melainkan sebagai jalan panjang memanusiakan manusia.
Dr. Drs. Yudha Heryawan Asnawi, MM
Dosen Sekolah Bisnis IPB University