RRI.CO.ID, Batam - Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam sekaligus Dosen Universitas Internasional Batam, Suyono Saputra, mengatakan, pengembangan energi panas bumi (geothermal) dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong transisi energi hijau Indonesia.
Di tengah target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060, geothermal disebut sebagai sumber energi terbarukan yang paling potensial dan realistis untuk mempercepat bauran energi baru terbarukan (EBT).
"Target pemerintah cukup optimis bahwa tahun 2060 kita sudah net zero emission*. Tapi memang realisasinya masih lambat," kata Suyono.
Menurutnya, geothermal memiliki keunggulan dibandingkan energi terbarukan lain karena bersifat baseload mampu menghasilkan listrik secara stabil. Indonesia bahkan termasuk negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia. Namun pengembangannya tidak mudah karena membutuhkan investasi besar dan teknologi tinggi.
"Pertama karena investasinya gila-gilaan besar. Pemerintah mungkin kesulitan mencari investor yang mau mengelola sumber-sumber panas bumi yang ada di Indonesia," ujarnya.
Karena proyek panas bumi umumnya berada di wilayah terpencil, Suyono menilai pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar investasi di sektor ini semakin menarik.
Terkait kontroversi masuknya PT Ormat Geothermal Indonesia yang disebut-sebut terafiliasi dengan Israel dalam proyek geothermal, Suyono menegaskan bahwa investasi tidak identik dengan representasi sikap diplomatik suatu negara. Ia mengingatkan bahwa perusahaan tersebut telah mengantongi izin sejak 2018 jauh sebelum konflik geopolitik Israel-Palestina mencuat dan merupakan entitas berbadan hukum Indonesia yang tunduk sepenuhnya pada regulasi nasional.
Proses lelang pun dilakukan secara terbuka dan sah sesuai PP No.7/2017 dan Permen ESDM No.37/2018.
Suyono memperingatkan bahwa pencabutan izin secara sepihak hanya karena tekanan sentimen publik berpotensi menjadi preseden buruk bagi iklim investasi nasional.
"Nggak akan serta merta ada desakan dari medsos terus tiba-tiba ini harus dibatalkan, dan tentu itu tidak akan bagus bagi Indonesia. Bisnis is bisnis, nggak terlalu dikait-kaitkan. Di dunia medsos misleading-nya banyak sekali. Saya yakin pemerintah akan mempertimbangkan itu," tegasnya.
Selain itu, ia menilai pengembangan geothermal juga membawa nilai ekonomis signifikan bagi masyarakat sekitar, mulai dari lapangan kerja hingga penggerak industri daerah. "Di setiap ada pusat pengembangan pembangkit panas bumi, dia akan menghidupkan daerah sekitarnya," ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P Tampubolon, menilai proyek geothermal harus dilihat dalam kerangka kepentingan nasional dan kebermanfaatan jangka panjang.
"Yang namanya teknologi dan ilmu itu tidak mengenal batas ruang. Selama memberikan manfaat yang baik, ya harusnya bisa diterima," kata Rikson.
Ia menegaskan, penghentian mendadak proyek yang telah berjalan sejak 2018 justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor lain terhadap kepastian hukum di Indonesia.
"Jangan sampai cap-cap terafiliasi Israel itu mengganggu kepentingan nasional kita. Kalau tidak mengganggu dan justru menguntungkan, aneh kalau harus ditolak," ujarnya.
Rikson menambahkan, pemerintah tetap perlu memastikan pelibatan masyarakat dan pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab, namun keberanian mengambil keputusan berbasis kepentingan nasional menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi kebijakan energi.