RRI.CO.ID, Batam - Langkah Indonesia mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) dinilai sebagai keputusan strategis untuk memperkuat diplomasi dagang sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Kebijakan ini dilihat sebagai tindak lanjut dari *Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari 2026.

Demikian penilaian Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam sekaligus Dosen Universitas Internasional Batam (UIB), Dr Suyono Saputra, dalam diskusi publik bertajuk "Swasembada Energi di Era Presiden Prabowo" di Batam, Selasa, 24 Februari 2026.

"Keputusan Presiden untuk merealisasikan impor dari Amerika itu memang menjadi salah satu keputusan politik. Ada tawar-menawar yang ingin coba dimainkan oleh pemerintah untuk menyerap komoditas-komoditas dari Amerika ke Indonesia. Itu upaya Presiden untuk mendekatkan diplomasi Indonesia dengan Amerika," kata Suyono.

Menurutnya, Indonesia pada dasarnya bisa memperoleh sumber energi dari banyak negara. Namun, pilihan mengalihkan pasokan dari kawasan Asia Tenggara ke Amerika memiliki nilai strategis dalam konteks hubungan dagang dan diplomasi, sekaligus menjadi instrumen merespons klaim ketidakseimbangan neraca dagang yang selama ini disuarakan Washington.

"Iya, itu salah satu keputusan yang diambil untuk mencapai trade balance antara Indonesia-Amerika," ujarnya.

Suyono menegaskan yang dijaga pemerintah bukan sekadar soal asal impor, melainkan ketahanan energi nasional secara menyeluruh. "Yang dijaga oleh Pak Menteri ESDM Bahlil dan Presiden adalah menjaga ketersediaan dan ketahanan energi kita," ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar diskusi publik tidak berkembang menjadi misnarasi seolah Indonesia menambah kuota impor. Menurutnya, pengalihan sumber pasokan adalah bagian dari strategi diplomasi dagang, sambil menunggu pembuktian soal skema harga LNG Amerika setelah memperhitungkan ongkos regasifikasi, transportasi, dan pengolahan.

Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P Tampubolon, menilai polemik yang berkembang di masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka diplomasi dan kepentingan nasional yang lebih luas.

"Kalau kita menangkap apa yang disampaikan pemerintah, itu bukan penambahan, hanya pengalihan dari vendor satu ke vendor dua," kata Rikson.

Ia menyebut dinamika diplomasi dagang tidak bisa dibaca secara hitam-putih karena melibatkan banyak variabel, termasuk negosiasi tarif dan pertukaran kepentingan lintas sektor. Pengalihan pasokan energi ke Amerika pun bisa dipahami sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas, misalnya peluang penurunan tarif bagi produk ekspor Indonesia.

"Memang dari beberapa artikel terkesan lebih banyak tuntutan ke Indonesia. Tapi kita harus dudukkan persoalannya secara menyeluruh. Kalau memang itu demi kepentingan nasional dan bagian dari negosiasi tarif, ya itu bisa dipahami," ujarnya.

Rikson juga mengingatkan agar isu swasembada dan ketahanan energi tidak berhenti pada wacana elite, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan yang transparan dan konsisten. "Kalau melihat roadmap yang dilakukan pemerintah, tentu ada rasa optimis," pungkasnya.