Pemkot Serang Perluas Pembangunan Infrastruktur hingga Wilayah Kecamatan

RRI.CO.ID, Serang — Pembangunan infrastruktur Kota Serang pada 2027 tidak hanya diarahkan ke kawasan pusat kota. Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyiapkan alokasi sekitar 38 persen anggaran untuk pembangunan yang ditargetkan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Wali Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan, pemerataan menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran 2027. Pembangunan pusat kota tetap dilakukan, tetapi kebutuhan infrastruktur di wilayah kecamatan tidak ditinggalkan.

“Merata di seluruh Kota Serang,” kata Budi dalam rapat paripurna tanggapan atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2027, " katanya, Kamis, 17 September 2026.

Budi mengatakan, peningkatan porsi infrastruktur menjadi bagian dari perubahan pola belanja pemerintah daerah. Pada 2027, alokasi infrastruktur diproyeksikan mencapai sekitar 38 persen, lebih tinggi dibandingkan alokasi sebelumnya yang menurutnya berada di kisaran 17 hingga 25 persen.

Anggaran tersebut diperbesar setelah Pemkot Serang melakukan efisiensi terhadap sejumlah belanja. Dana hasil efisiensi diarahkan ke sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Anggaran serba besar-besar kita hilangkan. Yang wajib kita kurangin. Dan ini semua dialihkan semua kepada infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” ujar Budi.

Menurut Budi, pembangunan di kawasan pusat kota tetap diperlukan untuk memperkuat posisi Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Pembangunan alun-alun dan ikon kota menjadi bagian dari penataan kawasan tersebut.

Namun, pembangunan pusat kota tidak menjadi satu-satunya sasaran anggaran. Pemerintah daerah juga mengarahkan pembangunan ke wilayah kecamatan agar manfaat anggaran dapat dirasakan lebih luas.

“Saya sering kali bilang bahwa membangun alun-alun, membangun ikonnya ibu kota provinsi ini dilakukan untuk apa? Memastikan bahwa kalau kita ini layak disebut ibu kota. Karena tujuannya adalah menjadikan ibu kota yang sesungguhnya,” katanya.

Budi meminta kebutuhan masyarakat yang sudah masuk dalam rancangan anggaran mulai disusun jadwal pelaksanaannya sejak Desember. Dengan demikian, program dapat segera dijalankan ketika anggaran 2027 mulai berlaku.

“Desember saya minta itu yang kebutuhan masyarakat sudah mulai bisa dikalenderkan agar itu benar-benar bisa berjalan dengan mudah, dengan baik, dan bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.