RRI.CO.ID, Serang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang memastikan, agenda pembangunan infrastruktur dasar diberbagai titik tetap berjalan. Pengerjaan fasilitas publik tersebut dipastikan tidak akan tertunda meskipun Pemkot sedang mengebut proyek revitalisasi Alun-alun Kota Serang dengan nilai fantastis, mencapai Rp48,5 miliar.

Kepala DPUPR Kota Serang, Iwan Sunardi menyebut, pembangunan alun-alun menjadi bagian dari penataan wajah kota yang berjalan bersamaan dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor jalan, pendidikan, dan fasilitas pelayanan publik.

“Penyesuaian anggaran dalam satu tahun berjalan merupakan hal yang wajar, namun tidak berdampak pada penghentian program yang sudah masuk perencanaan,” ucap Iwan, Jumat, 19 Juni 2026.

Dia menjabarkan, tahun ini, DPUPR tetap melaksanakan betonisasi jalan di 17 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Serang. Pekerjaan tersebut dilaksanakan bertahap dengan dukungan pendanaan dari APBD Kota Serang serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten.

“Pekerjaan jalan tetap berjalan di 17 titik. Ada yang dari APBD kota, ada juga dukungan bantuan provinsi,” kata dia.

Selain infrastruktur jalan, pembangunan gedung baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga terus dikebut. Bangunan tersebut ditargetkan rampung dan mulai difungsikan pada pertengahan tahun ini sebagai pusat layanan administrasi pendidikan.

Di sektor pendidikan dasar, rehabilitasi dan peninggian SD Pamarican menjadi salah satu proyek yang berjalan tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak genangan yang selama ini mengganggu proses belajar mengajar, terutama saat musim hujan.

Iwan menambahkan, pembangunan Alun-alun Kota Serang juga diharapkan memberi dampak lanjutan terhadap penataan kawasan sekitar, termasuk perbaikan akses jalan, drainase, dan ruang aktivitas warga di pusat kota.

Meski demikian, ia menegaskan fokus utama DPUPR tetap pada penyelesaian infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ke depan, setelah jaringan jalan dinilai lebih stabil, pemerintah daerah akan memperluas pembangunan pada sektor pelayanan publik seperti puskesmas, gedung kelurahan, serta sarana pendidikan lainnya yang masih membutuhkan peningkatan.

“Semua program berjalan paralel. Tidak ada yang dihentikan, hanya penyesuaian tahapan sesuai kemampuan anggaran,” ujarnya.