Infrastruktur dapat Porsi 33,95 Persen dalam RAPBD Kota Serang 2027

RRI.CO.ID, Serang – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang 2027 masih dibahas lebih lanjut oleh DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Meski sektor infrastruktur mendapat porsi 33,95 persen, angka tersebut masih berpeluang berubah setelah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik masuk.

Wakil Ketua I DPRD Kota Serang, Roni Alfanto mengatakan, pandangan umum seluruh fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna menjadi bahan untuk pembahasan berikutnya antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Menurut Roni, setiap fraksi memiliki catatan dan sorotan terhadap rancangan APBD 2027. Namun seluruh fraksi sepakat pembahasan anggaran dilanjutkan.

"Kalau rinciannya ada di fraksi masing-masing. Masing-masing fraksi pasti menyoroti versi mereka, tapi kesimpulannya adalah sepakat untuk menindaklanjuti dalam rapat pembahasan," kata Roni, Senin, 14 September 2026.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Ina Linawati mengatakan, sektor infrastruktur menjadi salah satu pos dengan alokasi besar dalam RAPBD 2027.

"Alokasi RAPBD yang disampaikan itu 33,95 persen untuk infrastruktur," ucap Ina.

Ina menjelaskan, porsi tersebut belum termasuk DAK fisik karena alokasinya belum dimasukkan dalam rancangan anggaran. Setelah DAK fisik tersedia, persentase belanja infrastruktur diperkirakan dapat meningkat.

"Di dalamnya belum DAK fisik karena belum dialokasikan. Kalau sudah ada alokasi nanti bisa lebih dari 33 persen," kata dia.

Menurut Ina, alokasi tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. "Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat bahwa perbaikan jalan. Dengan sekarang APBD 2027 juga sama porsinya lebih besar ke sana. Jadi sudah match," katanya.

Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya akan dilakukan lebih rinci oleh Banggar DPRD dan TAPD. Hasil pembahasan tersebut akan menentukan besaran akhir anggaran, termasuk kemungkinan perubahan porsi infrastruktur setelah DAK fisik masuk.